Body

Bea Meterai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak.

Jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri, maka Bea Meterainya baru terutang sejak dokumen tersebut digunakan di Indonesia.

Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

Objek Bea Meterai

  1. Surat perjanjian dan surat-surat  lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
  2. Akta-akta notaris sebagai salinannya.
  3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya.
  4. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
    1. yang menyebutkan penerimaan uang,
    2. yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank,
    3. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau
    4. yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan.
  5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep , dan cek.
  6. Efek dalam nama dan bentuk apapun.

Bukan Objek Bea Meterai

  1. Dokumen penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan dokumen lain yang sejenis.
  2. Segala bentuk ijazah.
  3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat terkait.
  4. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank.
  5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang sejenis dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank.
  6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.
  7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.
  8. Surat gadai dari Pegadaian.
  9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

 

Nilai Bea Meterai terutang adalah sebesar Rp6.000,00, kecuali untuk:

  • surat yang memuat jumlah uang dan surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep. Jika nominal:
    1. kurang dari Rp250.000,00, tidak terutang Bea Meterai
    2. Rp250.000 hingga Rp1.000.000,00, terutang Bea Meterai Rp3.000,00
  • cek, bilyet, atau giro, terutang Bea Meterai Rp3.000,00
  • efek dan sekumpulan efek dalam surat kolektif dengan nominal hingga Rp1.000.000,00, terutang Bea Meterai Rp3.000,00

Tata Cara Pelunasan

Bea Meterai terutang, dapat dilunasi dengan beberapa cara sebagai berikut:

Menggunakan Meterai Tempel

Meterai Tempel

Pelunasan Bea Meterai menggunakan meterai tempel dilakukan dengan cara merekatkan meterai seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai, di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Kemudian, tanda tangan dibubuhkan sebagian di atas meterai tempel dan sebagian di atas dokumen, dengan membubuhkan tanggal pada meterai tempel.

Jika lebih dari satu meterai digunakan, maka tanda tangan harus dibubuhkan di atas kedua meterai tersebut.

Menggunakan Mesin Teraan Digital

Mesin Teraan Meterai Digital

Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan mesin teraan meterai digital hanya diperbolehkan untuk penerbit dokumen yang melakukan pemeteraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal sebanyak 50 dokumen. Sebelum menggunakan mesin teraan meterai digital, mesin tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu dan memperoleh ijin dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang meliputi wilayah domisili penerbit dokumen. Selain itu, penerbit dokumen juga harus melakukan deposit minimal Rp15.000.000,00 atau kelipatannya.

Setelah mendapatkan ijin, penerbit dokumen harus menyampaikan laporan bulanan penggunaan mesin teraan meterai kepada Kepala KPP setempat paling lambat tanggal 15 setiap bulan, dan menyampaikan laporan kepada Kepala KPP setempat paling lambat satu bulan setelah mesin teraan meterai tidak dipergunakan lagi atau terjadi perubahan alamat/tempat kedudukan pemilik/pemegang ijin penggunaan mesin teraan meterai.

Bilamana mesin teraan rusak, atau penerbit dokumen mengajukan pencabutan ijin, maka ijin pemeteraian dengan mesin teraan meterai digital dapat dicabut. Begitu pula bila terdapat temuan penyalahgunaan mesin teraan meterai digital oleh KPP penerbit ijin.

Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas - Teknologi Percetakan

Cek bermeterai

Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan hanya diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk cek, bilyet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pelunasan Bea Meterai dengan cara ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan percetakan yang mendapat izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) dan penetapan sebagai perusahaan percetakan warkat debet dan dokumen kliring dari Bank Indonesia untuk mencetak cek, bilyet giro, atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sebelum pembubuhan dilakukan, pembubuh harus mendapatkan ijin dari KPP yang meliputi wilayah domisili pembubuh, dan melakukan pembayaran Bea Meterai di muka sebanyak jumlah dokumen yang hendak dibubuhkan tanda Bea Meterai Lunas. Masa berlakunya surat perpanjangan Izin Pembubuhan sama dengan masa berlakunya perpanjangan Izin Operasional yang diberikan oleh Botasupal.

Pembubuh berkewajiban menyampaikan laporan bulanan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Apabila terlewat, maka pembubuh akan dikenai sanksi berupa pencabutan ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan.

Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas - Sistem Komputerisasi

Meterai Komputerisasi

Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi hanya diperkenankan digunakan untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang yang menyebutkan penerimaan uang, menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan dengan jumlah rata-rata pemeteraian setiap hari minimal sebanyak 100 dokumen.

Penerbit dokumen sebelumnya harus mengajukan ijin tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dan membayar uang muka sejumlah minimal nilai pemeteraian dokumen dalam satu bulan. Setelahnya, penerbit dokumen harus menyampaikan laporan bulanan realisasi penggunaan dan saldo Bea Meterai kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 setiap bulan.

Ijin pemeteraian berlaku selama saldo Bea Meterai masih mencukupi perkiraan penggunaan satu bulan. Jika kurang, maka penerbit dokumen harus mengajukan ijin baru.


Pemeteraian Kemudian

Apabila terdapat dokumen yang akan digunakan:

  • sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, 
  • dibuat di luar Indonesia dan akan dimanfaatkan di Indonesia 
  • Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya

dapat dilakukan Pemeteraian Kemudian.

Pemeteraian Kemudian disahkan oleh pejabat pos dengan membubuhkan meterai tempel atau menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai tanda lunas Bea Meterai. Sedangkan pelunasan sanksi administrasi sebesar 200 persen dari Bea Meterai yang kurang dilunasi pelunasannya dilakukan dengan menggunakan SSP.