Yang Berperan Sumbang Hampir Sepertiga Penerimaan Nasional

Oleh: Aditya Wibisono, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Di tahun 2016 lalu, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar berhasil mencapai 101,4% dari komitment target yang ditetapkan atau 84,64% dari target penerimaan Pajak yang dibebankan sebesar Rp. 412,249.69 Triliun. Di antara seluruh KPP di bawah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, hanya KPP Wajib Pajak Besar Tiga yang berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu 105,71%. Sebenarnya KPP lain juga tidak kalah penting pencapaiannya, apalagi jika dilihat dari besarnya nominal target rupiah yang dibebankan. KPP Wajib Pajak Besar Satu mencapai 75,15%, KPP Wajib Pajak Besar Dua mencapai 73,96% dan KPP Wajib Pajak Besar Empat mencapai 89,54%. Seluruh pencapaian tersebut membuat Kanwil DJP Wajib Pajak Besar memiliki peranan lebih dari 30% (31,53%) dari total penerimaan pajak dimana peran Kanwil DJP Jakarta Khusus adalah sebesar 18,29% dan ini berarti 31 Kanwil DJP lain memiliki peran 50,18%. Pencapaian dan kontribusi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar terhadap penerimaan pajak sangat besar sehingga peran kantor ini menjadi sangat krusial. Tahun 2017 ini, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mendapatkan amanah sebesar Rp. 405,7 Triliun sehingga dirasakan penting untuk bisa dilakukan terobosan-terobosan, khususnya dalam proses bisnis, administrasi Wajib Pajak serta pengawasan Wajib Pajak secara lebih optimal, efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian target penerimaan tahun ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa perubahan di struktur organisasi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Pada awal berdirinya di tahun 2002, hanya ada dua KPP di bawah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, yaitu KPP Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua. Kemudian di tahun 2007, KPP Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bagian dari Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Dengan dibebankannya target penerimaan Pajak yang semakin besar ke Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Direktur Jenderal Pajak akhirnya menambah satu KPP lagi untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pencapaian penerimaan KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi (High Wealth Individual/HWI). Kemudian, untuk lebih meningkatkan efektivitas pengawasan serta pelayanan terhadap para Wajib Pajak BUMN, pada tahun 2012, kembali dilakukan restrukturisasi organisasi terhadap KPP BUMN dengan membagi Wajib Pajak ke dua KPP yaitu KPP Wajib Pajak Besar Tiga untuk para Wajib Pajak BUMN di sektor industri dan KPP Wajib Pajak Besar Empat untuk para Wajib Pajak BUMN di sektor jasa dan Wajib Pajak HWI. Berikut adalah matriks pembagian sektor Wajib Pajak di KPP di wilayah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar:

Kinerja Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami peningkatan. Selain dengan struktur organisasi baru yang memungkinkan para sumber daya manusianya lebih fokus dalam menangani Wajib Pajak, kebijakan yang diambil pemerintah tentunya juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan. Yang paling besar perananannya adalah kebijakan revaluasi aktiva tetap yaitu PMK-191/PMK.010/2015 dimana banyak Wajib Pajak Besar memanfaatkan fasilitas ini terutama para Wajib Pajak BUMN setelah Menteri Negara BUMN, Rini Soemarno meminta seluruh Wajib Pajak BUMN untuk segera memanfaatkan fasilitas ini pada saat PMK tersebut dikeluarkan. Selain itu juga program Amnesti Pajak yang diluncurkan tahun lalu, dimana nilai nominal uang tebusan yang dibayarkan para Wajib Pajak Besar untuk ikut program Pengampunan Pajak adalah sangat besar dan bahkan paling besar diantara unit kerja DJP lainnya.

Namun tentunya, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tidak selalu bisa mengharapkan fasilitas-fasilitas seperti itu akan terus ada meskipun target penerimaan setiap tahunnya tetap tinggi. Oleh karena itu, KPP dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar selalu melakukan langkah-langkah yang kongkrit untuk pengamanan penerimaan yang lebih konsisten. Salah satunya adalah pengawasan terhadap Wajib Pajak dengan optimal untuk menggali potensi yang mungkin bisa direalisasikan untuk menambah penerimaan. Selain itu, hubungan dengan para Wajib Pajak juga selalu dibina untuk menciptakan mutual respect antara Wajib Pajak dengan para petugas di KPP di wilayah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan juga Kanwil DJP Wajib Pajak Besar sendiri. Memelihara hubungan ini dilakukan dengan komunikasi yang baik dan secara rutin mengadakan dialog dengan para Wajib Pajak untuk mendiskusikan hal-hal yang masih menjadi dispute, khususnya di bidang peraturan-peraturan perpajakan. Peran pimpinan di KPP dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar juga sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Para Kepala KPP dan juga Kepala Kanwil tidak pernah segan untuk menerima Wajib Pajak yang ingin menghadap untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dan barusan mencari jalan keluar yang terbaik untuk para Wajib Pajak. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar juga secara rutin memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak atas kontribusinya dalam pencapaian target penerimaan. Acara penghargaan tahun dilakukan pada tanggal 5 April 2016 di Aula Chakti Budhi Bakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dimana pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak diberikan langsung oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak. Apresiasi seperti ini sangat penting bagi Wajib Pajak agar bisa selalu memberikan dukungannya terhadap DJP, khususnya kepada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Penanganan Wajib Pajak di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar memang harus lebih baik dan optimal karena seluruh Wajib Pajak yang terdaftar adalah Wajib Pajak Besar, baik dari segi pelayanan, penyuluhan, pengawasan sampai ke penegakan hukum. Apalagi kalau memang Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dituntut untuk memberikan kontribusi yang terbesar di sisi penerimaan Pajak. Semoga dukungan Pimpinan dan para stakeholders terhadap Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dapat selalu diberikan dan semangat para pegawai KPP dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tetap tinggi untuk menjaga kinerja unit kerja DJP yang dibanggakan ini. Dengan demikian, tugas DJP dalam menghimpun penerimaan negara demi menjamin kedaulatan dan kemandirian dapat selalu didukung oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar karena Pajak Milik Bersama dan Bayar Pajak itu Keren.(*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.