Validasi Adalah Bukti Digitalisasi

Oleh: Muhammad Rifqi Saifudin, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Sekarang eranya kemudahan. Semuanya serba instan, tidak hanya mie yang instan, gak cuma tahu bulat yang dadakan. Sebagai contoh, bank banyak yang membuat bank digital. Proses pendaftaran dilakukan secara daring dari awal sampai mendapatkan nomor rekening. Bank digital bahkan menyediakan kartu digital yang dapat langsung digunakan saat pendaftaran selesai, tanpa perlu memiliki kartu fisik. Buku tabungan pun sekarang berbentuk digital, bahasa kerennya e-statement.

Kemudahan juga ditampilkan oleh penyedia layanan investasi. Masyarakat yang ingin "beternak" uang (tentu saja dalam arti gak pake tuyul) tidak perlu ke mana-mana. Cukup bermodalkan aplikasi di gawai, uang bisa tumbuh sendiri. Proses dari awal sampai mendapatkan imbal hasil semuanya serba daring. Tidak hanya investasi, pinjaman daring juga bisa diakses siapa saja. Namun, tentunya harus hati-hati memiliki investasi dan pinjaman yang tepercaya. Lalu, apakah urusan di pemerintahan juga serba mudah sekarang? Tentunya.

Sejumlah Kemudahan

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) sudah menyediakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD menghadirkan KTP melalui gawai sehingga administrasi berkaitan dengan kependudukan tinggal pindai kode, tidak perlu fotokopi. Ini sama seperti pendaftaran investasi atau rekening yang tinggal verifikasi data lewat gawai tanpa perlu berkas fisik.

Tidak hanya Ditjen Dukcapil, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menyediakan kemudahan administrasi di bidang perpajakan kepada wajib pajak. Saat ini sedang dijalankan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak yang sudah memadankan NIK dengan NPWP bisa langsung masuk ke akun di laman pajak.go.id menggunakan NIK.

Baca juga:
Belajar Digitalisasi dari IKD

Pemadanan ini adalah komitmen DJP untuk memudahkan administrasi perpajakan terutama dalam menyongsong hadirnya Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS atau secara singkat disebut Coretax). Saat ini data wajib pajak pada basis data DJP dan Ditjen Dukcapil masih dalam proses sinkronisasi, IKD dan pemadanan NIK-NPWP adalah cara agar data masyarakat termutakhirkan di basis data.

Kemudahan ini merupakan buah dari digitalisasi. Bukti digitalisasi adalah validasi. Proses bisnis pendaftaran wajib pajak pada Coretax berfokus pada validasi. Tidak ada lagi input data yang banyak hanya untuk mendapatkan NPWP. 

Kemudahan DJP: Coretax

Saat Coretax nanti berjalan, pendaftaran wajib pajak bagi orang pribadi cukup menggunakan NIK bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki NIK. Orang pribadi yang tidak memiliki NIK dapat memakai paspor. Proses pendaftaran yang berjalan hanya validasi. NIK akan divalidasi Ditjen Dukcapil dan paspor divalidasi Ditjen Imigrasi.

Pendaftaran badan baik itu badan hukum atau badan usaha dimudahkan dengan hadirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Kemenkumham). SABH dan SABU membuat pendaftaran badan dilakukan secara daring dan berkas pun digital dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Izin usaha dilakukan melalui Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lagi-lagi daring.

Transformasi digital DJP melalui Coretax tidak menyia-nyiakan kemudahan yang dilakukan di instansi lain. Wajib pajak badan saat mendaftar melalui Coretax nantinya akan mendapatkan NPWP berdasarkan SABH Ditjen AHU untuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Perseorangan (PP), Yayasan, dan lain-lains serta SABU Ditjen AHU untuk badan usaha seperti Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan lain-lain.

Wajib pajak badan yang memiliki cabang, ke depannya tidak memiliki NPWP cabang melainkan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). NITKU terdiri dari 22 digit angka, yaitu 16 digit NPWP dan enam digit nomor urut cabang. Konsep yang sama sudah diterapkan untuk NPWP Subunit Instansi Pemerintah.

Validasi adalah bukti digitalisasi. Digitalisasi tidak sekadar memindahkan proses bisnis manual ke digital, seperti pendaftaran dengan pengisian formulir kertas ke formulir digital. Kalau hanya sebatas itu, kemungkinan duplikasi data tetap besar.

Data: Kunci Digitalisasi

Kunci kelancaran digitalisasi adalah pertukaran data. NPWP wajib pajak orang pribadi divalidasi dengan NIK atau paspor sehingga konsekuensinya DJP perlu bertukar data dengan sejumlah pemangku kepentingan, yakni Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham. NPWP wajib pajak badan adalah hasil kerjasama DJP dengan Ditjen AHU Kemenkumham dan Kementerian Investasi/BKPM. Dan tentunya DJP bersama para pemangku kepentingan telah berkoordinasi dengan baik.

Pertukaran data merupakan cara menghindari duplikasi. Pendaftaran wajib pajak tidak perlu mengisi formulir berulang dengan data yang sudah dimiliki instansi lain. DJP tinggal meminta data tersebut dan melakukan validasi.

Coretax memudahkan DJP mendapatkan data yang lebih valid sehingga basis data perpajakan makin kuat. Ini berpengaruh besar kepada penerimaan negara. Di sisi lain, wajib pajak dimudahkan dengan tidak ada lagi pengulangan untuk mengisi formulir sekalipun formulir digital. Administrasi di pemerintah jauh lebih cepat. Single Identity Number (SIN) makin jelas hilalnya.

Mari kita dukung langkah digitalisasi pemerintahan. Banyak cara yang bisa dilakukan, misalnya aktivasi IKD, memadankan NIK dengan NPWP, dan lapor Surat Pemberitahuan SPT Tahunan. Cara mana yang sudah Anda lakukan?

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.