Urgensi Pemadanan NIK-NPWP

Oleh: Sarah Ranita Rizky, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih terus melakukan integrasi data kependudukan (Nomor Induk Kependudukan atau NIK) dan data perpajakan (Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP) sejak Juli 2022. Proses pemadanan NIK sebagai NPWP ini telah diperpanjang hingga 30 Juni 2024. 

Kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP berkaitan erat dengan konsep single identity number (SIN). SIN merupakan nomor identitas yang bersifat unik dan telah terintegrasi dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta (Lusmiarwan, 2006). Selain memuat identitas individu, SIN juga dapat memuat data keluarga, data perbankan, data perpajakan, dan data lainnya (Edhy, 2012). 

Salah satu negara yang menggunakan single identity number adalah Amerika Serikat dengan kebijakan Social Security Number (SSN). Awalnya SSN digunakan untuk melacak penghasilan masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk menentukan hak masyarakat terkait jaminan sosial yang disediakan pemerintah Amerika Serikat. Penggunaan Social Security Number semakin luas dan kini dimanfaatkan untuk melacak penghasilan dalam rangka pemungutan pajak oleh Internal Revenue Service (IRS) alias Direktorat Jenderal Pajak (DJP)-nya Amang Sam. 

Belanda memiliki kebijakan serupa berupa Burgerservicenummer (BSN) yang merupakan identitas nasional bagi seluruh warga yang tinggal di Belanda. BSN berfungsi sebagai nomor jaminan sosial, nomor identitas nasional, dan NPWP. Masyarakat Belanda menggunakan BSN untuk mengakses pelayanan publik, seperti membayar pajak dan menggunakan fasilitas jaminan kesehatan. 

Konsep single identity number sebetulnya telah berjalan di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang tersebut menegaskan kedudukan NIK sebagai nomor identitas tunggal yang menjadi dasar penerbitan dokumen identitas seperti paspor, NPWP, surat izin mengemudi, dan dokumen identitas lainnya. Single identity number ditegaskan kembali sebagai diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

Urgensi

Penggunaan NIK sebagai single identity number dalam sistem administrasi perpajakan dipandang perlu untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tax ratio Indonesia mengalami kenaikan dari 9,11% pada 2021 menjadi 10,4% pada 2022. Meskipun mengalami kenaikan, nilai tax ratio tersebut masih di bawah ideal, yaitu 15% yang dianggap sebagai nilai tax ratio dimana Indonesia dapat membiayai program pembangunannya sendiri. Sementara itu, berdasarkan laporan yang dirilis OECD pada 2021, Indonesia memiliki tax ratio sebesar 10,1% dan menjadi salah satu negara dengan tax ratio terendah di kawasan Asia Pasifik. Rendahnya rasio pajak dapat menunjukkan belum optimalnya penerimaan pajak dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Penggunaan single identity number merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang dapat membantu efisiensi administrasi perpajakan, serta optimalisasi pemungutan pajak. Single identity number dapat memudahkan proses integrasi antara data kependudukan dengan data keuangan. Peluang untuk menyembunyikan penghasilan atau harta akan menjadi lebih sulit untuk dilakukan wajib pajak. Hal ini nantinya dapat mendorong wajib pajak untuk lebih jujur dalam menghitung, membayar, dan melaporkan penghasilan serta harta yang dimiliki, yang nantinya akan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

NIK yang bersifat tunggal, unik, dan berlaku seumur hidup dapat mencegah adanya data berganda, serta menjadi basis data yang terjamin validitasnya. Sebelum adanya kebijakan Satu Data Indonesia, masing-masing instansi publik memiliki basis data sendiri-sendiri sehingga rawan terjadi tumpang tindih maupun duplikasi data. Penerapan single identity number ini dapat memastikan bahwa data yang tersedia sudah diverifikasi dan berstatus valid. Hal tersebut nantinya akan mendorong adanya efisiensi administrasi perpajakan, serta mengurangi beban administrasi pada DJP. 

Selain itu, penggunaan NIK sebagai NPWP dapat membantu fiskus dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Adanya integrasi data dapat mempermudah DJP dalam melakukan verifikasi data terkait penghasilan dan harta yang dimiliki wajib pajak. Integrasi data juga dapat menjadi sarana dalam memperluas basis perpajakan karena fiskus dapat lebih leluasa dalam melakukan pengawasan atas transaksi yang dilakukan wajib pajak. 

Penggunaan single identity number merupakan bentuk modernisasi perpajakan yang dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya NIK sebagai NPWP, verifikasi data wajib pajak dapat dilakukan secara otomatis sehingga akan mempercepat proses pelayanan perpajakan. 

NIK sebagai NPWP

Kedudukan NIK sebagai NPWP dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal tersebut menyatakan bahwa NPWP bagi wajib pajak orang pribadi adalah nomor induk kependudukan. 

Pemadanan NIK-NPWP merupakan bagian dari reformasi perpajakan jilid III yang terus digalakkan oleh DJP. Kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalisasi penerimaan negara, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga berdampak positif terhadap rasio pajak. Rasio pajak yang baik menandakan negara memiliki APBN yang kuat. 

Implementasi NIK sebagai NPWP akan dilaksanakan secara penuh setelah 30 Juni 2024. Jika wajib pajak terlambat melakukan pemadanan NIK-NPWP, wajib pajak tersebut dapat mengalami kesulitan ketika mengakses layanan perpajakan, seperti pelaporan SPT, maupun layanan administrasi lainnya. Pemadanan tersebut dapat dilakukan secara mandiri melalui situs djponline.pajak.go.id.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.