Saya Pengepul, Bagaimana Pajaknya?

Oleh: Ivan Hanifa Rahman, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pengepul lebih sering dikenal dengan istilah tengkulak. Ia adalah pihak yang secara umum proses bisnisnya dilakukan dengan membeli barang dari produsen awal, seperti petani, lalu menjual kembali barang tersebut kepada produsen tingkat lanjut, seperti pabrikan.

Dalam proses bisnis tersebut, tengkulak akan mengambil margin keuntungan yang umumnya secara persentase kecil namun transaksinya dalam skala besar. Mayoritas produsen awal cenderung menjual hasil produksinya kepada tengkulak daripada pabrikan. Hal ini karena tengkulak memiliki lokasi yang lebih dekat dengan produsen awal, kemampuan menampung seluruh hasil panen, serta pembayaran yang cenderung lebih cepat dari pabrikan.

Aspek pajak pengepul muncul dari omset penjualan atau margin keuntungan yang dihasilkan dan kegiatan penyerahan yang dilakukan. Omset penjualan tengkulak merupakan objek pajak penghasilan (PPh). Sementara penyerahan merupakan objek pajak pertambahan nilai (PPN).

Pajak Penghasilan

Skema pengenaan PPh terbagi menjadi dua. Pertama, skema tarif umum Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker). Kedua, skema tarif final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor  55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022).

Untuk skema tarif umum Pasal 17, PPh dikenakan atas penghasilan bersih yang diperoleh tengkulak. Penghasilan bersih dihitung dari total penjualan atau penghasilan kotor dikurangi dengan biaya-biaya seperti biaya pembelian produk, biaya transportasi, biaya listrik dan air, serta biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha. Kemudian keuntungan bersih tersebut dikalikan dengan lapisan tarif Pasal 17 UU PPh jo. UU Ciptaker.  Ketika menggunakan skema ini, tengkulak wajib membuat kode billing, membayarkan pajaknya, lalu melaporkannya di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dalam skema tarif final PP 55 /2022, tengkulak cukup menghitung jumlah penghasilan kotor per bulan, kemudian mengalikannya dengan tarif final 0,5%. Dalam skema ini, tengkulak diberikan keringanan dengan tidak dikenai PPh untuk jumlah penghasilan kotor sebesar 500 juta rupiah yang pertama.

Dengan demikian, pengenaan PPh dengan tarif final 0,5% hanya dikenakan setelah melewati batasan 500 juta rupiah tersebut. Lebih lanjut, peraturan ini juga memiliki syarat lainnya yang harus dipenuhi. Pertama, omzet atau penghasilan kotor tahun pajak sebelumnya tidak melebihi 4,8 miliar rupiah. Kedua, tengkulak masih dalam jangka waktu terdaftar sebagai wajib pajak yang berhak menggunakan skema ini. Penggunaan skema tarif 0,5% ini ada jangka waktunya. Bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebelum 2018, tahun pajak terakhir yang boleh menggunakan skema ini adalah tahun 2024. Sedangkan bagi wajib pajak yang terdaftar sejak 2018 dan setelahnya, skema ini boleh digunakan tujuh tahun sejak terdaftar untuk orang pribadi, empat tahun untuk badan berbentuk persekutuan komanditer, dan tiga tahun untuk badan berbentuk perseroan terbatas. Skema ini mewajibkan tengkulak membuat kode billing dan membayarnya setiap bulan dan melaporkannya di SPT Tahunan.

Pajak Pertambahan Nilai

Dalam konteks pajak pertambahan nilai (PPN), apabila dalam satu tahun pajak tengkulak telah membukukan omzet melebihi 4,8 miliar rupiah, ia wajib mengajukan permohonan ke kantor pajak terdaftar untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setelah dikukuhkan menjadi PKP, tengkulak wajib memungut PPN di setiap transaksi penyerahan yang ia lakukan atau disebut pajak keluaran.

Setelah memungut, tengkulak memperhitungkan jumlah pajak keluaran dengan pajak masukan, PPN yang pernah ia bayarkan untuk kegiatan usahanya. Selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan wajib disetorkan oleh tengkulak dan dilaporkan melalui SPT Masa PPN setiap bulan. Perlu diingat bahwa selama masih berstatus PKP, pelaporan SPT Masa PPN wajib dilakukan oleh tengkulak setiap bulan walaupun  tidak ada kegiatan usaha dalam bulan tersebut.

Jadi, kewajiban pajak pengepul sejatinya sama dengan kewajiban pengusaha pada umumnya. Oleh karena itu, mari kita dorong para tengkulak di Indonesia agar menjadi tengkulak yang bermartabat. Tentukan harga dengan bijak, patuh bayar pajak!

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.