Muruah dalam Gugatan Pembayaran Masa PPh Pasal 15 atas KPDA

Oleh: Taripar Doly, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Berbekal data berupa nilai ekspor bruto yang diperoleh dari Pemberitahuan Impor Barang perusahaan di Indonesia pada portal pertukaran data Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka Account Representative (AR) mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang berupa Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA) di tahun 2018.

Dalam pertemuan antara fiskus dan wajib pajak atas SP2DK itu, AR memberikan sudut pandangnya dengan berbekal dasar hukum berupa Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994.

Dari kondisi lapangan, AR mengetahui bahwa KPDA ini melakukan kegiatan pemasaran aktif. Hal ini dibuktikan dengan adanya, pertama, aliran ekonomi yaitu penghasilan yang diterima oleh kantor pusat (Head Office) dari pengiriman barang kepada KPDA untuk diberikan kepada konsumen di Indonesia. Kedua, KPDA memiliki sumber daya manusia dan tempat usaha berupa kantor di Jakarta dan telah terdaftar sejak tahun 2016.

Dalam pertemuan tersebut, KPDA berpendapat bahwasanya kegiatan kantor perwakilan hanya sebagai persiapan dan penunjang. Jika kantor pusat mengirim barang ke Indonesia, itu hal yang berbeda karena penjualan dilakukan langsung oleh principal (kantor pusat) dan pembeli.

Karena adu argumentasi yang cukup pelik terkait Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) ini tidak menemukan titik temu, kantor pelayanan pajak berencana untuk melakukan tindakan lanjutan berupa pemeriksaan pajak atas SP2DK tersebut.

Mendapatkan opsi pemeriksaan itu, KPDA pun akhirnya bersedia untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 dengan membayar pajak sejak munculnya data dalam Pemberitahuan Impor Barang perusahaan dalam negeri. Pembayaran PPh Pasal 15 ini dilakukan secara rutin dan terus menerus sesuai data Nilai Ekspor kantor pusat terhadap konsumen di Indonesia.

Mendadak di penghujung tahun 2023, KPDA menyampaikan permohonan pengembalian PPh Pasal 15 yang seharusnya tidak terutang. Surat itu ditandatangani oleh Chief Representative KPDA atas seluruh pembayaran PPh Pasal 15 yang telah disetorkan. Permohonan ini diuji kembali oleh Pejabat Fungsional Penyuluh sesuai ketentuan yang berlaku dan memutuskan untuk menolak permohonan Wajib Pajak.

Tidak lama setelah penolakan atas permohonan pengembalian PPh Pasal 15 yang seharusnya tidak terutang itu terbit, KPDA mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat penolakan tersebut dan keluarlah putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh gugatan KPDA. KPP wajib mengembalikan seluruh PPh Pasal 15 atas setiap masa yang telah dibayarkan oleh KPDA.

Bahkan, KPDA mengajukan penghapusan sanksi atas keterlambatan STP yang pernah diterbitkan, mengingat atas pembayaran PPh Pasal 15 itu sudah dianggap tidak terutang berdasarkan putusan gugatan Pengadilan Pajak. KPP tempat terdaftar KPDA kemudian mengembalikan semua pajak dan sanksi yang telah dibayar terkait PPh Pasal 15 yang nilainya bisa membeli sebuah rumah di kompleks mewah Pondok Indah.

Ada Apa?

Mudah mengatakan bahwasanya fiskus harus memiliki data dan pembuktian terkait fungsi, aset, dan risiko atas kegiatan KPDA dan kantor pusatnya. Namun, dalam kenyataannya tidak demikian. Fiskus masih belum mampu melacak dan memastikan apakah kantor perwakilan di Indonesia tidak mencari penghasilan dari sumber di Indonesia sebagaimana ketentuan dari Badan Koordinasi Penanaman Asing atau tidak.

Itulah kenapa aturan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 cukup sederhana sekali. Aturan itu menyatakan bahwa Wajib Pajak Luar Negeri membayar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final dari penghasilan neto Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia.

Kalaupun kita merujuk pada tax treaty terkait Badan Usaha Tetap (BUT) dibandingkan pengertian BUT dalam UU PPh, cukup jelas menyebutkan bahwa orang pribadi maupun badan asing yang kegiatan usahanya bersifat persiapan (preparation) atau penunjang (auxiliary) guna memperlancar kegiatan yang esensial dan signifikan dikecualikan dari kriteria BUT.  Artinya apabila orang pribadi atau badan asing melakukan kegiatan esensial dan signifikan, mereka sudah termasuk kategori BUT. Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam Tax Treaty Model OECD Pasal 5 paragraf 71 dan 72 dimana dikatakan bahwa apabila kantor perwakilan melakukan kegiatan menawarkan produk atau mencari calon pembeli, menanyakan kebutuhan calon pembeli dan menawarkan solusi sesuai kebutuhan calon pembeli sehingga pembeli tertarik untuk membeli maka kegiatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kegiatan yang sifatnya auxiliary/penunjang. Demikian juga jika pegawai KPDA melakukan kegiatan aktif dalam negosiasi bagian-bagian penting kontrak untuk penjualan barang walau tanpa menandatangi kontrak, atau memainkan peran penting sehingga terjadi penandatanganan kontrak (contoh berpartisipasi dalam terjadinya keputusan terkait tipe, mutu atau jumlah produk yang tertuang dalam kontrak). Kegiatan dan peran tersebut merupakan bagian yang esensial dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat persiapan dan/atau penunjang.

Dapat dikatakan kegiatan esensial dan signifikan apabila menimbulkan penghasilan secara langsung kepada orang pribadi atau badan asing itu. Hal ini juga senada dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa kegiatan aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan perdagangan kepada konsumen di Indonesia merupakan kehadiran ekonomi (significant economic presence).

Pembaruan Aturan

Jika Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 terkait Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia tidak lagi sesederhana itu, maka lebih baik apabila segera dilakukan pembaruan KMK tersebut agar tidak menimbulkan multitafsir terkait kantor perwakilan dagang dan memberikan adanya kepastian hukum.

Bukan tidak mungkin keberhasilan wajib pajak melakukan sebagaimana kejadian di atas akan serentak dilakukan semua wajjib pajak yang telah melakukan pembayaran PPh Pasal 15 atas Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Edwin R.A Seligman dalam bukunya The Shifting and Incidence of Taxation bahwasanya dalam prinsip etika ada perlakuan yang sama terhadap para pembayar pajak, baik pembayar pajak yang membayar pajak berdasarkan PPh Pasal 15 atau Kantor Perwakilan Dagang Asing di Indonesia.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.