Mengenal Upaya Hukum Pajak di Indonesia

Oleh: (Fatikha Faradina), pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Penerimaan pajak konsisten menjadi breadwinner atau tulang punggung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia setiap tahunnya. Fakta ini dapat dilihat dalam postur APBN Tahun 2025 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan. Pajak mendominasi postur APBN sebesar Rp2.490,9 triliun dari total APBN yang berjumlah Rp3.005,1 triliun. Artinya sekitar 83% penerimaan negara dipikul oleh penerimaan pajak.

Melihat besarnya peran pajak dalam APBN, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak di Indonesia selalu berupaya untuk mengelola administrasi perpajakan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi, sebagaimana tercermin dalam asas-asas perpajakan. Meskipun secara harfiah pajak dimaknai sebagai pungutan yang bersifat wajib dan memaksa, DJP tidak pernah melakukan kesewenang-wenangan dalam mengelola perpajakan di Indonesia.

Dalam praktik penyelesaian hak dan kewajiban perpajakan, sering ditemui sengketa perpajakan antara fiskus dan wajib pajak. Hal ini merupakan hal yang lumrah karena sengketa perpajakan dapat terjadi karena perbedaan persepi atau penafsiran aturan perpajakan. Oleh karena itu, untuk menjamin hak-hak wajib pajak sekaligus menjaga keadilan dalam sistem perpajakan, DJP memberikan ruang upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak. 

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, terdapat empat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak yaitu keberatan, gugatan, banding, dan peninjauan kembali. Mari kita bahas!

Keberatan

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJP atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Keberatan harus diajukan ke kantor pajak dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan pajak. DJP wajib memberikan keputusan atas keberatan tersebut dalam waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Jika dalam jangka waktu tersebut DJP tidak memberikan keputusan, keberatan dianggap dikabulkan.

Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama satu bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan). Selain itu, jumlah tersebut ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 30%. Penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut.

Aturan detail tentang pelaksanaan keberatan dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan (PMK 118/2024).

Gugatan

Wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang berkaitan dengan keberatan, atau penerbitan surat ketetapan pajak atau SK Keberatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Gugatan diajukan kepada badan peradilan pajak (Pengadilan Pajak), bukan kantor pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23 UU KUP jo. UU HPP dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP).

Banding

Banding merupakan upaya hukum yang bersifat material. Berbeda halnya dengan gugatan yang bersifat formal. Ketentuan mengenai banding diatur dalam Pasal 27 UU KUP jo. UU HPP. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas SK Keberatan. Putusan banding memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Artinya, pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan banding. Dalam hal permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60%.

Peninjauan Kembali

Permohonan peninjauan kembali dalam ranah hukum pajak adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Ketentuan mengenai peninjauan kembali diatur dalam Pasal 27 ayat (5e) dan Pasal 27 ayat (5f) Undang-Undang KUP jo. UU HPP dan Pasal 89 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak).

Berdasarkan Pasal 91 UU Pengadilan Pajak, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Alasan pertama adalah apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Alasan kedua adalah apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Alasan ketiga adalah apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Alasan keempat adalah apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Alasan kelima adalah apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Mengingat kembali bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum.  Sebagai negara hukum (rechtsstaat), sistem hukum di Indonesia harus menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks perpajakan, prinsip ini berarti bahwa segala tindakan otoritas pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak memiliki hak untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme upaya hukum, seperti keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, DJP menyediakan dan menghormati upaya hukum tersebut dalam menjamin hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia.  

Mengutip ucapan Oliver Wendell Holmes Jr., mantan Hakim Agung Amerika Serikat, pajak adalah harga yang kita bayar untuk sebuah masyarakat yang beradab. Mari menjadi wajib pajak yang cerdas dengan menambah khazanah literasi perpajakan.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.