Insentif Pajak Diperpanjang, Manfaatkan Segera!

Oleh: Kadek Meytha Dewantari, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Tahun 2021 masih menjadi tahun yang sulit sebab Covid-19 masih menghantui masyarakat Indonesia terlebih muncul gelaja baru yang diakibatkan virus tersebut. Pandemi ini merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Hal ini belum memungkinkan untuk perekonomian masyarakat menjadi stabil seperti sedia kala. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan memutuskan untuk memperpanjang insentif perpajakan untuk membantu memulihkan perekonomian nasional  dengan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. Pengaturan terkait insentif pajak ini termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Perpanjangan insentif pajak ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak hingga batas waktu yaitu tanggal 31 Juni 2021. Dalam peraturan tersebut, terdapat enam pokok ketentuan insentif pajak yang diperpanjang. Enam insentif pajak yang dimaksud adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, insentif Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi, insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, insentif Pajak Penghasilan Pasal 25, insentif Pajak UMKM, dan insentif PPN.

Pertama, penerima fasilitas Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1189 bidang industry tertentu, perusahan yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan perusahaan di kawasan berikat. Fasilitas ini juga diberikan kepada karyawan yang mempunyai NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari dua ratus juta rupiah pada sektor-sektor yang terlah ditentukan. Karyawan ini akan memperoleh penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang dipotong oleh pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada karyawan. Jika perusahaan mempunyai cabang maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

Kedua, penerima fasilitas Insentif PPh Final Jasa Konstruksi yang ditanggung oleh pemerintah adalah wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Pemberian insentif tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan penyediaan air atau irigasi sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan utama bagi sektor pertanian.

Selanjutnya ketiga, penerima fasilitas Insentif PPh Pasal 22 Impor adalah wajib pajak yang bergerak pada salah satu dari 730 bidang usaha tertentu perusahaan KITE dan perusahaan di kawasan berikat. Wajib pajak tersebut memperoleh insentif berupa pembebasan dari pemungutan PPh Pasal  22 Impor. Jumlah bidang usaha tertentu tersebut bertambah dari yang sebelumnya sebanyak 721 bidang industri dan perusahaan KITE. Dalam aturannya, penerima fasilitas ini wajib menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap bulannya.

Berikutnya keempat, penerima fasilitas Insentif PPh Pasal 25 berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang adalah wajib pajak yang bergerak pada salah satu dari 1018 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. Sebelumnya, insentif pajak ini hanya dimanfaatkan oleh 1013 bidang industri dan perusahaan KITE. Wajib pajak yang memanfaatkan insentif ini wajib menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya.

Kemudian kelima, penerima fasilitas Insentif Pajak UMKM adalah Wajib Pajak UMKM, yaitu berupa Insentif PPh Final tarif 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang ditanggung pemerintah. Wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas ini tidak perlu melakukan setoran pajak. Bagi pemotong atau pemungut juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak saat melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak UMKM. Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif ini hanya perlu menyampaikan laporan realisasi setiap bulannya.

Terakhir keenam, penerima fasilitas Insentif PPN ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah pada salah satu dari 725 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat. Insentif pajak tersebut berupa restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak sebesar lima milyar rupiah. Insentif ini sebelumnya hanya diterima oleh 716 bidang usaha dan perusahaan KITE.

Pengajuan insentif juga sangat mudah yaitu melalui aplikasi DJP Online. Dasar hukumnnya adalah dengan dikeluarkannya PMK-9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, di mana Direktorat Jenderal Pajak telah memperbarui aplikasi pengajuan permohonan atau pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak melalui DJP Online. Pada menu Info KSWP sudah dimuat pemberitahuan insentif PPh Pasal 21, insentif pengurang PPh Pasal 25, dan permohonan SKP PPh Pasal 22 Impor. Bagi wajib pajak yang sudah mengajukan permohonan insentif pajak Covid-19 PMK-9/2021 sebelum tanggal 9 Februari 2021 dimohon untuk mengajukan permohonan ulang.

Dengan adanya insentif pajak ini diharapkan wajib pajak yang masuk pada kategori penerima insentif pajak untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan optimal. Pemanfaatan insentif pajak yang optimal dapat memperbaiki dan meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi di mana penulis bekerja.