Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Dari Kekalahan Jepang sampai Spirit Lima Sila

    … Oleh: Didik Yandiawan , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kekalahan Jepang pada Perang Asia … Pancasila.   Taat Pajak Sebagai Wujud Pengamalan Pancasila … 1945) menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara …

    sikka_060106675 - 01/11/2023 - 03:01

  2. Pajak atas Rumput Laut

    … Hayuningtyas Caesareay , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Indonesia dikenal sebagai negara maritim … yang begitu besar, apakah rumput laut menyumbang pajak di Indonesia? Tahukah Anda jika … mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak diatur dengan atau berdasarkan PMK. …

    sikka_958635413 - 01/11/2023 - 03:05

  3. Gaya Hidup Baru Generasi Muda Indonesia

    … Oleh: Jenifer Elisabeth , pegawai Direktorat Jenderal Pajak   Dalam sejarahnya dahulu, … yang berkontribusi untuk mengumpulkan dana tersebut adalah pajak. Dengan pajak, banyak hal yang dapat dirasakan … sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk negara diatur …

    sikka_815100305 - 01/11/2023 - 03:12

  4. Kepada Mereka Ingin Kusampaikan

    … Oleh: Ahmad Dahlan , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kepada mereka ingin kusampaikan bahwa pajak yang dibayar masyarakat bukan untuk orang pajak. Orang … al-maksu menurut terma dasarnya adalah bermakna pungutan liar. Adapun pajak tidak bisa dikategorikan sebagai …

    sikka_060081199 - 03/01/2023 - 13:12

  5. Ini Lima Alasan Harus Taat Bayar Pajak

    … Luthfan Nur Rafif Falah , pegawai Direktorat Jenderal Pajak   Mengeluarkan pendapat di … Anda melalui lima alasan mengapa kita harus patuh membayar pajak. Pertama, sebanyak 83,5% pendapatan … 23A Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara …

    sikka_958635893 - 01/11/2023 - 03:10

  6. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Realisasikan Penerimaan Pajak s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp571,39 triliun

    Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Realisasikan Penerimaan Pajak s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp571,39 triliun … sawit masih mengalami kontraksi dampak moderasi tarif pungutan CPO dan turunannya. Kinerja APBD …

  7. TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN

    … Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan …   Dasar perhitungan pungutan Negara atas pengeluaran hasil olahan PDKB ke DPIL …

  8. Peran Pajak Untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi 2017

    … Oleh: Jefry Batara Salebu , Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2017 ditargetkan … untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah instrumen pajak. Untuk meningkatkan konsumsi atau daya beli … Dalam peraturan tersebut diatur bahwa besarnya pungutan PPh Pasal 22 atas impor barang-barang tertentu yang …

    Anonim (not verified) - 01/25/2017 - 08:44

  9. Prepopulated PIB dan Optimalisasi Penerimaan Pajak

    … Sri Lestari Pujiastuti , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Indonesia diprediksi menjadi negara … IS karena ditengarai rendahnya kepatuhan material wajib pajak. Carlos Silvany (1992) seperti dikutip Indriana … pemungutan negara lainnya dalam rangka kegiatan impor. Pungutan negara lainnya dalam rangka impor antara lain …

    sikka_060086387 - 01/11/2023 - 02:58

  10. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

    BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK Undang-Undang … termasuk bea masuk, cukai, sanksi administrasi, dan pungutan impor lainnya. Dalam hal tarif bea masuk 0% (nol … maka yang harus dilunasi oleh pemohon banding adalah pungutan impor lainnya. Apabila terhadap keputusan …