Search for pph pasal 23,

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Pajak Lubuk Sikaping bersama Bawaslu Tingkatkan Kesadaran Pajak Instansi

    … yang dimaksud, antara lain, adalah terkait pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, Pemungutan PPN dan PPnBM, serta PKP …

  2. KP2KP Tanjung Selor Berikan Edukasi Pengurus Koperasi Kabupaten Bulungan

    … terkait pergantian cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dari yang semula sesuai dengan Peraturan Pemerintah … Nomor 23 Tahun 2018 menjadi perhitungan dengan tarif umum PPh Badan yang berlaku. “Untuk koperasi … 2022 dan seterusnya kembali menggunakan tarif normal PPh Pasal 25 yang dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak," …

  3. KPP Pratama Cilacap Sampaikan Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah

    … 2021. SPT Masa bagi instansi pemerintah yaitu SPT Masa PPh pasal 21/26 Instansi Pemerintah dan SPT Unifikasi Instansi … PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN/PPnBM. SPT Masa Unifikasi ini …

  4. Pajak Kutacane Berikan Penjelasan Penyesuaian PPN Terkini

    … Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ataupun Pajak Penghasilan (PPh). Sabarudin, salah satu Bendahara … Tenggara, meminta penjelasan terkait ketentuan pemotongan PPh Pasal 22 sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor …

  5. e-Bupot Instansi Pemerintah: Win-Win Solution Instansi Pemerintah dan DJP

    … Masa, baik untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi (Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)) maupun SPT Masa …

    sikka_958636303 - 06/12/2024 - 10:53

  6. Tantangan Bendahara Pemerintah di Kabupaten Paser dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

    … berlaku. Pajak yang wajib dipotong dan/atau dipungut adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh 4 ayat (2), dan PPN. Setelah dilakukan pemotongan …

    sikka_958631247 - 01/11/2023 - 02:40

  7. KPP Kramat Jati Adakan Kelas Pajak SPT Masa Unifikasi

    … tema Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi kepada 44 peserta Wajib Pajak Badan dan Wajib … dan atau pemungutan atas Pajak Penghasilan (PPh) Masa Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 sejak masa April 2022. …

  8. Biro Adpim Setda Jabar Ikuti Sosialisasi e-Bupot Unifikasi

    … serta penyetoran pajak menggunakan dua SPT yaitu SPT Masa PPh pasal 21/26 dan SPT Masa Unifikasi instansi pemerintah. … PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26 diluar yang dilaporkan dalam SPT 21/26 …

  9. KPP Bandung Cibeunying Kenalkan e-Bupot kepada Direktorat Tanaman Pangan

    … dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah atau SPT Masa unifikasi … PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 selain yang dilaporkan dalam SPT 21/26 …

  10. Ini Konsekuensi jika Wajib Pajak UMKM Bikin Surat Pernyataan Omzet Rp500juta Tidak Benar

    … ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas … ini memperbarui tata cara pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan … yang bersangkutan bisa dikenai sanksi perpajakan sesuai Pasal 39 (1) huruf f UU HPP klaster Ketentuan Umum dan Tata …

    sikka_958636295 - 01/25/2024 - 21:03