Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT

    …     f. biaya penyusutan; dan     …   a. untuk biaya penyusutan hanya atas barang dan peralatan yang digunakan …     e. biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang …

  2. HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

    … b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud … untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal … (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, …

  3. PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

    …     b penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan … untuk kegiatan pokok, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai …   1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud: …

  4. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

    … sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), ketentuan penyusutan fiskal aktiva tetap adalah sebagai berikut: …     a. dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah nilai pada saat …   c. penghitungan penyusutan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2016. …

  5. KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

    …   a. nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi, untuk harta yang dilakukan penyusutan atau amortisasi; atau     … b. nilai perolehan untuk harta yang tidak dilakukan penyusutan atau amortisasi.     …

  6. TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA

    … aktiva; dan penyusutan aktiva tetap. … Pasal 5 Penyusutan aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 … berlaku ketentuan sebagai berikut: dasar penyusutan sejak Tahun Pajak 2009 menggunakan nilai sisa …

  7. PDAM se-Kalimantan Barat Ikuti Edukasi Perpajakan

    … dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penyusutan, dan piutang tidak tertagih bagi Perusahaan … PPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2021, penyusutan dan piutang tidak tertagih sesuai dengan UU No 11 … penyerahan air bersih yang dibebaskan dari pengenaan PPN, penyusutan, dan piutang tidak tertagih bagi PDAM. …

  8. TATA CARA PENILAIAN UNTUK PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAKSEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    … Pembangunan Baru atau Biaya Penggantian Baru, dikurangi penyusutan.     19. …       2) menghitung penyusutan objek pajak; dan       … Biaya Pembangunan Baru atau Biaya Penggantian Baru, dengan penyusutan.     (2) …

  9. PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 766/KMK.04/1992 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BAGIAN PEMERINTAH, PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK

    …   (1) Penghitungan biaya penyusutan atas aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan … yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud untuk Keperluan Penyusutan bagi Kontraktor yang Melakukan Eksplorasi dan …   (2) Pembebanan biaya penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan …

  10. TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BAGIAN PEMERINTAH, PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK

    … Harta Dalam Masing-masing Golongan Harta untuk keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor yang melakukan Kontrak Production … (1) Penghitungan biaya Penyusutan atas aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan … (2) Pembebanan biaya penyusutan tersebut, dilakukan secara proporsional …