Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Bendahara Disdik Kota Bandung Ikuti BImtek e-Bupot Unifikasi

    … pemerintah meliputi beberapa jenis pajak, yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 …

  2. KPP Madya Jakarta Utara Sosialisasikan SPT Masa Unifikasi

    … SPT Masa Unifikasi meliputi beberapa jenis PPh, yaitu PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. …

  3. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR

    … Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2A) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  4. Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan atas Hasil Pemeriksaan

    … Wednesday, November 8, 2023 - 18:12 Oleh: Ratri Dwi … 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)  Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: “ …

    sikka_837370797 - 11/08/2023 - 18:12

  5. Agar Pak Boy Bebas PPh Dividen Dalam Negeri

    … kantor pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020. … menurutnya investasi tersebut masuk dalam kriteria sesuai Pasal 35 ayat (2) huruf c PMK-18/PMK.03/2021 yaitu “investasi pada …

    sikka_060108670 - 01/11/2023 - 03:01

  6. DJP Sulselbartra Sita Dua Unit Truk Tersangka Pidana Pajak

    … Pajak Makassar, 1 September 202 2 – Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) … telah melakukan tindak pidana perpajakan karena melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun …

  7. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SELAMA HARI LIBUR IDUL FITRI DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2018

    … sebanyak 7 (tujuh) hari kerja yakni tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018;   … sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan …

  8. TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG

    … b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  9. TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA BARAT

    … b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  10. KP2KP Sangatta Tingkatkan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Koperasi

    … yang mencakup kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta … PPh Badan. "Kepada 18 Wajib Pajak Koperasi, kami berharap melalui kegiatan ini …