Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PENUNDAAN KETIGA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

    … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  2. BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (12) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  3. TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM

    … b. bahwa sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  4. TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK YANG SEMULA TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal 1     Dalam … memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak …

  5. BATASAN BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    … kepastian dan untuk kelancaran ketentuan pelaksanaan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah … telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … buku-buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:     …

  6. PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BAGIAN TENGAH DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BAGIAN TENGAH

    … Peraturan Menteri Keuangan 18/PMK.03/2006 Tanggal Peraturan … bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor …

  7. Sebelum Libur Idul Fitri Pastikan Kewajiban Perpajakan Ini Jangan Terlewat

    … tanggal 10 April 2024 di antaranya adalah pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) Ph Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong … Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak. Pasal 18 ayat (1) mengatur  bahwa e-Faktur sebagaimana dimaksud …

    sikka_932370990 - 04/05/2024 - 15:54

  8. TATA CARA PENDAFTARAN NPWP BAGI ANGGOTA KELUARGA

    … NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI ANGGOTA KELUARGA. Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, … Anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. … Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib mendaftarkan diri kembali untuk memperoleh …

  9. PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KELUAR NEGERI

    … : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … penghasilan;     18. Mahasiswa atau pelajar asing yang berada di …

  10. Poin-Poin Penting dalam UU HPP

    … harus membayar pajak?” Pertanyaan di atas dijawab oleh Pasal 2 ayat (1) UU HPP, yang menyebutkan bahwa,”Setiap WP yang … 12%, Arab Saudi 15%, Korea Utara 17%, Pakistan 17%, India 18%. Tarif tersebut akan dinaikkan menjadi 12% paling lambat …

    sikka_060087350 - 01/11/2023 - 03:12