Repot, Jangan Salah Sebut Tahun Pajak di SPT

Oleh: Tomi Hadi Lestiyono, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Tahun buku menjadi komponen penting pada kegiatan pembukuan yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Tahun buku pun erat kaitannya dengan tahun pajak, yang mana tercantum pada bagian pojok kanan atas lembaran surat pemberitahuan (SPT). Tahun buku yang digunakan wajib pajak bisa berbeda-beda, bisa juga sama dengan tahun takwim atau tahun kalender. Ada tahun buku yang dimulai dari Januari hingga Desember, ada pula yang dimulai dari Juli hingga Juni, dan sebagainya. Penentuan tahun pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mengikuti atau menyesuaikan tahun buku yang digunakan wajib pajak.

Dalam perjalanan dinamika usahanya, wajib pajak terkadang mengalami permasalahan penyebutan tahun pajak pada saat menggunakan tahun buku pembukuannya tidak sesuai dengan tahun kalender Januari-Desember.

Seperti yang dialami oleh salah satu wajib pajak sebut saja PT ABC ini. Perusahaan ini selama tahun pajak 2010 sampai dengan 2022 menggunakan periode pembukuan 1 Juli-30 Juni, dengan penyebutan Tahun Pajak 2022 untuk periode pembukuan 1 Juli 2021-30 Juni 2022. Bagaimanakah ketentuan yang sebenarnya terkait penyebutan Tahun Pajak tersebut, apakah telah sesuai dan tidak melanggar aturan?

Hal ini telah diatur dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ketentuan itu berbunyi “Tahun Pajak adalah sama dengan tahun kalender kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih.”

Contoh :

1. Tahun Buku 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009 adalah Tahun Pajak 2008
2. Tahun Buku 1 Oktober 2008 sampai dengan 30 September 2009 adalah Tahun Pajak 2009

Selain itu penyebutan Tahun Pajak juga telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 yang mengatur antara lain:

1. Pasal 3 ayat (1) huruf b

SPT meliputi SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas :

1. SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan
2. SPT Tahunan PPh untuk bagian Tahun Pajak.

2. Pasal 3 ayat (3)

Penyebutan Bagian Tahun Pajak dalam SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Menggunakan tahun kalender, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 1 (satu) tahun kalender
2. Menggunakan tahun kalender yang di dalamnya memuat jumlah bulan yang lebih banyak, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender yang berbeda; atau
3. Menggunakan tahun kalender pertama, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender dengan jumlah bulan yang sama pada masing-masing tahun kalender.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka penyebutan Tahun Pajak 2022 untuk periode pembukuan 1 Juli 2021-30 Juni 2022 terdapat kesalahan karena seharusnya disebut dengan Tahun Pajak 2021.

Selanjutnya bagaimanakah Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PT. ABC terhadap kesalahan penyebutan Tahun Pajak tersebut?

Apabila terjadi kesalahan penyebutan Tahun Pajak pada pelaporan SPT Tahunan PPh, Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadi, jangan sampai salah sebut Tahun Pajak di SPT Tahunan lagi ya Kawan Pajak.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.