Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

    … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam …   18. Kerjasama Teknik …

  2. POJOK PAJAK

    … : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  3. PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    … Tanggal Peraturan 18-12-2007 …   Pasal 1   … waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa …

  4. PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)

    … Peraturan Presiden 18 TAHUN 2008 Tanggal Peraturan … Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik …

  5. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.03/2010 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

    … Tanggal Peraturan 18-03-2015 … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak …

  6. TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal 1     Dalam … (2) Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan …

  7. Repot, Jangan Salah Sebut Tahun Pajak di SPT

    … Friday, October 18, 2024 - 18:48 Oleh: Tomi Hadi … Hal ini telah diatur dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan …

    sikka_060088154 - 10/18/2024 - 18:48

  8. TATACARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal 1     Dalam … Wajib Pajak selain dari transaksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c.     …

  9. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 439/KMK.03/1996 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO)

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun … (PERSERO).     Pasal I     Ketentuan Pasal 2A ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK.03/1996 …

  10. PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.01/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

    … Tanggal Peraturan 18-08-2011 …   Pasal I   … dan Dokumen Perpajakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf h sampai dengan huruf p, diterapkan secara …