Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Konsultan

    … Pera­turan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 … Pemoton­gan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghas­ilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan … melakukan  pemotongan atas PPh Pasal 4 ayat 2 apabila Konsultan sebagai penyewa den­gan pemilik …

  2. TATACARA PENATAUSAHAAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI SERTA PEMBAYARANNYA

    …       Pasal 1     Dalam … Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan … Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-17/PJ.6/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang Tatacara Penatausahaan Data Objek …

  3. Ini Dia Transfer Pricing Penghambat Kenaikan Rasio Pajak

    … karena adanya perbedaan antara aturan pajak dengan PSAK. Pasal 10 UU PPh ayat (1) menyatakan bahwa harga perolehan atau harga … hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau …

    sikka_808320223 - 01/11/2023 - 02:49

  4. KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

    … kelurahan/desa, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi …       Pasal 1     Dalam … Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari …

  5. PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 441/KMK.05/1999 TENTANG PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

    … kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia … RANGKA IMPOR. Pasal I   … 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 …

  6. PENUNDAAN KEMBALI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

    … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  7. SISTEM, BENTUK, JENIS DAN KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    … Tanggal Peraturan 18-12-2007 …       Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal … Laporan Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diuraikan sebagai berikut :   …

  8. Tidak Lapor SPT, Pengusaha Ini Dipenjara dan Didenda Rp2 Miliar

    … 2015 sampai dengan 31 Maret 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 … tersangka dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Badung pada 18 Januari 2023 lalu. Ia kemudian ditahan di Lembaga …

  9. TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18     Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia …             PRIBADI.             Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, … ketentuan sebagaimana     dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak …

  10. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

    … Tanggal Peraturan 18-04-2012 KEMENTERIAN …     Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan … Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan atau sebagaimana …