Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

    … telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011;   … huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16E ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak …

  2. Republic of Korea

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21 salaries, wages and other similar … YANG BERKENAAN?DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang tersebut ayat 3. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak …

  3. Korea Selatan

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21 salaries, wages and other similar … PAJAK YANG BERKENAAN?DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang tersebut ayat 3. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak …

  4. TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI

    … b.      bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 ayat (11), dan Pasal 15 … Bumi, dan/atau Panas Bumi. 18.   Tubuh bumi Eksploitasi adalah tubuh bumi …

  5. KAWASAN BERIKAT

    …     Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud … persetujuan PKB, perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kawasan yang berlokasi di kawasan … dalam Daftar Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (4) …

  6. Luxembourg

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar … DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … pengganti dari, pajak-pajak yang telah disebutkan pada ayat 3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara …

  7. Luxembourg

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar … DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … pengganti dari, pajak-pajak yang telah disebutkan pada ayat 3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara …

  8. Ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

    … pengaturan kembali Fringe Benefit , di mana dalam pasal ini pemberian dalam bentuk natura dapat dibiayakan … ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak (Pasal 7 ayat 2a).   Apakah terdapat perubahan … best practice yang diatur dalam Perubahan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang PPh. …

  9. KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

    … a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 465 huruf l, huruf m, dan huruf n, dan ketentuan Pasal … elektronik.     18. Kode Billing adalah kode identifikasi … Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit berisi:   …

  10. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 … Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (3) meliputi: …   3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: …