Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

    … kekuasaan atas pengelolaan fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang … BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18     …

  2. BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 …     18. Bukti Penerimaan Negara, yang selanjutnya … SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa jenis PPh, yaitu: …

  3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLE)

    … Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik …   7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: …

  4. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 202/PMK.03/2007 … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674); … Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (2) Undang-Undang KUP.     …

  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 … oleh Menteri Keuangan.     18. Bukti Penerimaan Negara, yang selanjutnya … (2) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa jenis PPh, yaitu:   …

  6. PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

    … pajak luar negeri, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 2A Undang-Undang Nomor 7 Tahun … pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPh.     …     Pasal 18     Dalam hal …

  7. BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

    …   Pasal 1   … dan/atau Mantan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu …   Pasal 18   …

  8. Iran

    … 1. Subject to the provisions of Article 16, 18, 19 and 20, of this Agreement, salaries, wages and other … MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:       Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … serupa atau pada hakekatnya sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang dikenakan setelah tanggal …

  9. Iran

    … 1. Subject to the provisions of Article 16, 18, 19 and 20, of this Agreement, salaries, wages and other … MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:       Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … serupa atau pada hakekatnya sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang dikenakan setelah tanggal …

  10. KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

    … a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …