Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 … dengan SP2D.     18. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat … Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP;     …

  2. TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (3), pasal 17B ayat (3) dan Pasal 27A Undang-undang … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  3. BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN). Pasal 1   Dalam Peraturan … SPT dan Lampiran SPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dengan ukuran folio yang bentuk dan isinya …

  4. ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    … Kedudukan dan Tugas   Pasal 1     … Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta …     Pasal 18     …

  5. TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, IMPORTIR, PENYALUR, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

    … dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang … kewajiban untuk memiliki NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: …   Pasal 18   …

  6. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN

    … TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN. Pasal I       … negara.     18. Ketentuan Pasal 2106 sampai dengan Pasal … (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional …

  7. PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

    … BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1       …     18. Pembeli/Pemenang … atas permohonan Balai Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali Pejabat Lelang Kelas II yang ada di wilayah …

  8. TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang … Jasa Keuangan.     18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat …

  9. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTANNYA

    … FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL … Negara;     18. Peraturan Menteri Keuangan …

  10. Netherlands

    … may be taxed in Indonesia.  Article 18 ARTISTES AND ATHLETES Notwithstanding the … BAB I RUANG LINGKUP PERSETUJUAN Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN … Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 orang pribadi menjadi penduduk pada kedua Negara, …