Peran GCG dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Oleh: Ulil Amri Nurdin, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Praktik tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Govarnance atau disingkat GCG) memegang peranan penting di Indonesia, terutama bagi perusahaan pengelola dana masyarakat, seperti emiten, bank, dan badan usaha milik negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang  mendukung perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, kepatuhan perpajakan merupakan faktor penting dalam mengamankan sumber daya keuangan untuk pembangunan fasilitas umum.

Penerapan GCG bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan mendorong persaingan yang sehat. Di Indonesia, upaya penerapan GCG antara lain dengan dibentuknya Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Lima prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran menjadi landasan dalam mencapai keberlanjutan perusahaan.

Prinsip transparansi menekankan pentingnya perusahaan memberikan informasi yang relevan dan material, bukan hanya informasi yang diwajibkan oleh undang-undang. Prinsip akuntabilitas menjamin bahwa manajemen dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara jelas, termasuk  kepatuhan perpajakan. Prinsip tanggung jawab mewajibkan perusahaan untuk mematuhi peraturan hukum dan memikul tanggung jawab sosial.

Dalam menerapkan prinsip independensi yang diutamakan adalah kepemimpinan yang bebas dari pengaruh luar sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. Prinsip keadilan dan kesetaraan kini menekankan perlakuan  adil bagi semua pihak, termasuk dalam kaitannya dengan pembayaran pajak. Melalui prinsip GCG, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab membuat manajemen  lebih cenderung  mematuhi peraturan perpajakan demi keberlangsungan perusahaan. Jika diterapkan dengan baik, GCG dapat membangun kepercayaan masyarakat, menjaga reputasi perusahaan, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Baca juga:
Patuh Pajak, Perangi Korupsi
Perpajakan dalam Penerapan GCG

Sistem Perpajakan Indonesia

Sistem perpajakan  Indonesia telah menerapkan sistem perpajakan self-assessment. Dengan sistem ini, wajib pajak menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri pajak yang terutang di bank atau kantor pos yang ditunjuk, dan  menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang. Tentu pajak yang terutang dihitung oleh wajib pajak harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan instansi pemerintah yang diberikan kewenangan untuk  menyelenggarakan pelayanan perpajakan dan mengawasi pemenuhan kewajiban berdasarkan sistem self-assessment. Dengan kata lain, DJP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengawasan tersebut adalah dengan pemeriksaan pajak. Kenyataannya, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya masih jauh dari harapan. Terbatasnya kesadaran wajib pajak kemungkinan besar menjadi penyebab  rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan sendiri terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Kepatuhan formal adalah kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan SPT secara formal  tepat waktu dan sesuai peraturan. Kepatuhan yang penting adalah kepatuhan terhadap perhitungan pajak yang terutang secara benar oleh wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang patuh secara formal belum tentu patuh secara substantif.

Good Corporate dan Kepatuhan Perpajakan

Implementasi praktek GCG dapat mendorong perusahaan untuk lebih mematuhi ketentuan perpajakan. Salah satu prinsip utama dalam penerapan GCG adalah prinsip transparansi. Jika perusahaan menerapkan prisnip ini maka informasi diberikan secara terbuka berdasarkan peraturan yang diwajibkan dan juga bagi pemangku kepentingan seperti pemegang saham. Dengan adanya keterbukaan dan transparansi, pihak luar dapat mengakses informasi penting tentang perusahaan, termasuk informasi perapajakan.

Keputusan perusahaan mengenai kewajiban perpajakan sebenarnya memiliki dua dimensi. Keputusan untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penghematan dan meningkatkan kinerja. Namun, di sisi lain, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan juga membawa risiko bagi perusahaan dan pemegang saham. Risiko tersebut mencakup kemungkinan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan jenis pelanggaran, serta risiko merusak reputasi perusahaan yang dapat mengancam keberlanjutan perusahaan (going concern).

Keputusan manajemen untuk tidak bayar pajak bisa terjadi karena mereka dibayar berdasarkan keuntungan. Manajemen juga mungkin melihat masalahnya hanya dalam jangka pendek. Pemegang saham cenderung memikirkan jangka panjang dan tidak setuju dengan keputusan berisiko seperti itu. Pemegang saham, di sisi lain, cenderung memiliki pandangan jangka panjang, dan keputusan manajemen yang berisiko seperti ini tidak akan disetujui oleh mereka.

Prinsip transparansi memungkinkan pemegang saham mendapatkan informasi segera mengenai keputusan manajemen, dan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham dapat mengawasi perilaku manajemen yang cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi. Dengan demikian, prinsip transparansi dalam penerapan GCG dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pajak.

Asas akuntabilitas menuntut perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan, mendorong manajemen untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Asas responsabilitas mewajibkan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, untuk mencapai kesinambungan usaha jangka panjang. Penerapan asas akuntabilitas dan responsabilitas juga dapat mendorong manajemen perusahaan untuk lebih patuh terhadap peraturan pajak, karena keputusan manajemen akan dipertanggungjawabkan, termasuk keputusan terkait perpajakan.

Asas kewajaran dan kesetaraan dalam penerapan GCG menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan cara yang adil. Melaksanakan asas ini memerlukan perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk memberikan masukan demi keberlanjutan perusahaan.

Penerapan GCG telah menjadi tren global karena  diyakini dapat memperbaiki lingkungan bisnis perekonomian suatu negara. Implementasi GCG meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha dan memperlancar aliran investasi ke dalam negeri. Selain itu, juga  dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak perusahaan.

Beberapa contoh bagaimana GCG dapat meningkatkan kepatuhan pajak:

1. Prinsip transparansi: Perusahaan yang menerapkan transparansi akan memberikan informasi kepada publik, termasuk informasi mengenai pajak yang dibayarkan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan dan mendorong perusahaan untuk membayar pajak secara benar.
2. Prinsip akuntabilitas: Perusahaan yang menerapkan akuntabilitas akan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, termasuk kinerja perpajakan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk mematuhi ketentuan pajak dan menghindari kecurangan pajak.
3. Prinsip tanggung jawab: Perusahaan yang menerapkan tanggung jawab akan mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perpajakan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk membayar pajak secara benar dan menghindari pelanggaran pajak.
4. Prinsip independensi: Perusahaan yang menerapkan independensi akan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan masukan, termasuk masukan mengenai pajak. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan pajak

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.