Lompat ke isi utama

Navigasi kedua

  • Profil
    • Overview
    • Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan
    • Tugas dan Fungsi
    • Logo DJP
    • Kode Etik dan Kode Perilaku
    • Struktur Organisasi
    • Daftar Pejabat
    • Unit Kerja
    • Hasil Survei
  • Peraturan
    • Peraturan
    • Kurs
    • Tarif Bunga
  • Unduh
    • Aplikasi Perpajakan
    • Formulir Perpajakan
  • Informasi Publik
    • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diinformasikan Secara Berkala
      • Daftar Informasi yang Wajib Diumumkan Dengan Serta Merta
      • Daftar Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
    • Anggaran dan Realisasi Keuangan
      • Rencana Kerja dan Anggaran
      • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
      • Realisasi Belanja
      • Laporan Keuangan DJP
    • Transparansi Kinerja Ditjen Pajak
      • Sasaran dan Rencana Strategis
      • Rencana Kerja Ditjen Pajak
      • Laporan Kinerja DJP
        • Laporan Kinerja Unit Kerja
      • Laporan Tahunan DJP
      • Realisasi Pendapatan Pajak
    • PPID
      • Profil PPID DJP
      • Regulasi Informasi Publik
      • Prosedur Permohonan
      • Laporan PPID
      • Statistik Akses Informasi Publik
      • Jalur dan Waktu Layanan
    • Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
    • Penyediaan Pembicara, Pembahas, atau Moderator pada Kegiatan
    • Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
  • Internasional
    • APA & MAP
    • EOI
      • AEOI
        • CRS
        • CbCR
        • AEOI-WHT
        • FATCA
        • CARF
      • EOIR
      • SEOI
    • Tax Treaty
  • Tema
    • UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
    • Program Pengungkapan Sukarela
    • DJP Tanggap Covid-19
    • Pajak Digital
    • Infografis
    • Jurnal Pajak
    • Lapor Tahunan
    • Buku Elektronik
    • Kerja Sama dan Kemitraan
    • Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan
    • Penegakan Hukum
    • FAQ
    • Podcast Cermati
    • Podcast Pamorku
  • Reformasi Perpajakan
    • Reformasi Perpajakan DJP
    • Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) [Coretax]
  • Edukasi Pajak
    • Belajar Pajak

ID | EN

Porto

Main navigation

  • Beranda
  • Badan
  • Orang Pribadi
    • Karyawan
    • Melakukan Kegiatan Bebas
  • Instansi Pemerintah
  • Konsultan Pajak
  • PJAP

PENETAPAN SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

  • Baca lebih lanjut tentang PENETAPAN SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
  • 15 kali dilihat

PENETAPAN SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERRY/PENYEBERANGAN, LAUT DAN UDARA

  • Baca lebih lanjut tentang PENETAPAN SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERRY/PENYEBERANGAN, LAUT DAN UDARA
  • 19 kali dilihat

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 305/KMK.017/1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERBITAN SURAT UTANG DAN/ATAU OBLIGASI PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 169/KMK.017/1999

  • Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 305/KMK.017/1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERBITAN SURAT UTANG DAN/ATAU OBLIGASI PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 169/KMK.017/1999
  • 9 kali dilihat

PERUBAHANATASKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR283/KMK.01/2000TENTANGPENUNDAANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR94/KMK.05/2000TENTANGPERUBAHANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR291/KMK.05/1997TENTANGKAWASANBERIKATSEBAGAIMANATELAHDIUBAHBEBERAPAKALITERAKHIRDENGANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR349/KMK.01/1999,DANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR95/KMK.05/2000TENTANGPENCABUTANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR825/KMK.00/1990TENTANGPEMASUKANDANPENGELUARANBARANGKEDANDARIKAWASANBERIKAT(BONDEDZONE)DIDAERAHINDUSTRIPULAUBATAM

  • Baca lebih lanjut tentang PERUBAHANATASKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR283/KMK.01/2000TENTANGPENUNDAANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR94/KMK.05/2000TENTANGPERUBAHANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR291/KMK.05/1997TENTANGKAWASANBERIKATSEBAGAIMANATELAHDIUBAHBEBERAPAKALITERAKHIRDENGANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR349/KMK.01/1999,DANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR95/KMK.05/2000TENTANGPENCABUTANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR825/KMK.00/1990TENTANGPEMASUKANDANPENGELUARANBARANGKEDANDARIKAWASANBERIKAT(BONDEDZONE)DIDAERAHINDUSTRIPULAUBATAM
  • 15 kali dilihat

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 SAMPAI DENGAN 27 MARET 2005

  • Baca lebih lanjut tentang NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 SAMPAI DENGAN 27 MARET 2005
  • 8 kali dilihat

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 20 MARET 2005

  • Baca lebih lanjut tentang NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 20 MARET 2005
  • 8 kali dilihat

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

  • Baca lebih lanjut tentang PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
  • 16 kali dilihat

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK, DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

  • Baca lebih lanjut tentang PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK, DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
  • 48 kali dilihat

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 06/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI

  • Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 06/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI
  • 14 kali dilihat

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACTS) MINYAK DAN GAS BUMI

  • Baca lebih lanjut tentang PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACTS) MINYAK DAN GAS BUMI
  • 109 kali dilihat

Pagination

  • First page « First
  • Halaman sebelumnya ‹ Previous
  • …
  • Page 454
  • Page 455
  • Page 456
  • Page 457
  • Halaman sekarang 458
  • Page 459
  • Page 460
  • Page 461
  • Page 462
  • …
  • Halaman berikutnya Next ›
  • Last page Last »
Berlangganan

Pajak Kita, Untuk Kita

  • PRANALA
  • Kementerian Keuangan
  • APBN Kita
  • Edukasi Pajak
  • Reformasi Perpajakan
  • Prasyarat
  • Hubungi Kami
  • Kritik & Saran
LogoKemenkeuDJP

    Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
    Telp: (+62) 21 - 525 0208


Ikuti Kami

@DitjenPajakRI
Pengaduan dan Live Chat
Situs Pajak

    Copyright © 2022 Direktorat Jenderal Pajak.