PENETAPAN BESARNYA TARIP DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PENYETORAN PAJAK EKSPOR ATAS BEBERAPA KOMODITI TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
PENUNJUKAN JABATAN DAN UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK YANG MEMILIKI CAP JABATAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PENGGUNAAN CUSTOMS BOND SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail
ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBAGIAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 DESEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 11 DESEMBER 2012
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 OKTOBER 2012 SAMPAI DENGAN 30 OKTOBER 2012
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI WILAYAH DONGGALA, PALU, DAN SEKITARNYA
Keputusan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI
DI PULAU LOMBOK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Keputusan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI
WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
Keputusan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
Keputusan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail