PPN - Pajak Pertambahan Nilai
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 855/KMK.01/1993 TENTANG ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
Keputusan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailTATALAKSANA PEMBERIAN KEMUDAHAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMASUKAN PORTABLE CONVEYING SYSTEM OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK, DAN CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 700.000 TON GULA PASIR OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK, DAN CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 150.000 TON GULA PASIR OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailMACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Keputusan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | DetailPEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailNILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail