Jayapura, 22 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama) melakukan audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Papua pada Selasa, 21 Oktober 2025, di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua, Jayapura.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antara otoritas perpajakan dan aparat penegak hukum dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak serta penegakan hukum di bidang perpajakan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJP Papabrama, Dudi Edendi Karnawidjaya, hadir bersama Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Renni, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP), Taufik Seno Anggoro, serta Kepala KPP Pratama Jayapura, Hanna Hesky Pontoh.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin, didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Sunarwan, beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas langkah-langkah kolaboratif dalam mendukung penegakan hukum pajak, pertukaran data, serta menjadi momentum mempererat sinergi antar-instansi dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

Kepala Kanwil DJP Papabrama, Dudi Edendi Karnawidjaya, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan Tinggi Papua selama ini terhadap pelaksanaan tugas DJP di wilayah Papua.

“Sinergi dengan Kejaksaan merupakan bagian penting dalam menjaga keadilan fiskal dan memastikan kepatuhan perpajakan berjalan dengan baik. Kami berharap koordinasi ini terus diperkuat, baik dalam aspek preventif, represif, maupun edukatif,” ujar Dudi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua menyambut positif upaya DJP dalam membangun kerja sama lintas lembaga. Beliau menegaskan komitmen Kejaksaan untuk terus mendukung pelaksanaan tugas perpajakan sesuai dengan koridor hukum dan prinsip keadilan.

Melalui audiensi ini, diharapkan kerja sama antara DJP dan Kejaksaan di Papua dapat semakin solid, tidak hanya dalam penegakan hukum pajak, tetapi juga dalam edukasi dan pencegahan pelanggaran perpajakan di wilayah timur Indonesia.

 

 

 

#PajakKuatAPBNSehat #PajakKitaUntukKita #PajakTumbuhIndonesiaTangguh