Sula, 27 November 2021 – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melakukan penyitaan atas aset berupa tanah dengan jumlah 20 (dua puluh) Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas gabungan tanah kurang lebih 18 (delapan belas) hektar di Pulau Mangoli, Desa Wailoba, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Penyitaan dilakukan sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan oleh tersangka dengan inisial YQ melalui CV SPM.
Tindak pidana yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Atas perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
“Proses penegakan hukum ini sedang berjalan dan akan dikawal untuk memastikan para pelaku tindak pidana di bidang perpajakan mendapatkan hukuman sesuai ketentuan, sehingga dapat memberi detterent effect bagi seluruh wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai Undang-Undang,” pungkas Dodik Samsu Hidayat selaku Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut.
Proses penyitaan yang dilakukan disaksikan langsung oleh perangkat desa setempat. Selanjutnya, tim penilai akan melakukan penilaian atas aset yang telah disita dan apabila terbukti tindak pidananya serta tersangka tidak mampu membayar denda yang ditetapkan, maka aset sitaan akan dilelang untuk memulihkan kerugian negara.
Kanwil DJP Suluttenggomalut akan terus konsisten mengoptimalkan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan demi pemulihan kerugian pada pendapatan negara.
- 62 kali dilihat