Banjarmasin, Kamis, 9 September 2021- Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah melakukan penyitaan terhadap aset tersangka tindak pidana perpajakan.
Penyitaan dilakukan oleh Tim Penyidik Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah berupa 3 (tiga) bidang tanah dan/atau bangunan pada Kamis (19/8) dan Selasa (7/9) di lokasi terpisah. Tindakan penyitaan merupakan upaya pemulihan aset dalam proses penyidikan atas kerugian negara yang ditimbulkan oleh para tersangka.
Tersangka AS dan TCT diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Para tersangka diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar dan atau tidak lengkap dan mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
DJP menghimbau kepada para Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan TIDAK melakukan perbuatan pidana di bidang perpajakan.
Mari berkontribusi dalam pembangunan dengan membayar pajak.
#PenegakanHukumPajak
#PajakKitaUntukKita
#PajakKuatIndonesiaMaju
- 56 kali dilihat