Ternate, 28 Februari 2024 – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate memenuhi undangan dari Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara. Undangan tersebut untuk menghadiri Pelaksanaan Media Briefing Torang Pe Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Edisi Februari. Media briefing ini sebagai upaya untuk menguatkan peran Kementerian Keuangan sebagai representasi kebijakan fiskal pemerintah pusat di daerah. Rekan-rekan media pun turut diundang untuk menghadiri acara yang digelar di Red Budget Hotel Ternate, Maluku Utara.
Selain KPP Pratama Ternate, enam unit vertikal di wilayah Kementerian Keuangan Maluku Utara pun turut hadir untuk menyampaikan kinerja selama Januari 2024. Enam unit vertikal tersebut antara lain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Maluku Utara, KPP Pratama Tobelo, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Ternate, KPPN Tipe A2 Tobelo, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate, serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPP BC) Tipe Madya Pabean C Ternate.
Kesempatan dalam media briefing ini dimanfaatkan untuk membagikan informasi seputar Realisasi APBN Maluku Utara. Capaian realisasi yang diraih Provinsi Maluku Utara sampai dengan 31 Januari 2024 sebesar Rp523,87 miliar. Realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 62,76% (year-on-year). Angka tersebut diperoleh dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp471,55 miliar, Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp18,35 miliar, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp33,97 miliar.
Penerimaan pajak itu sendiri dibagi berdasarkan beberapa jenis. Pembagian tersebut antara lain Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas sebesar Rp409,05 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan dan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp60,22 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp0,62 miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp1,66 miliar.
Untuk realisasi Belanja APBN pun mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp1.426,69 miliar. Realisasi belanja ini berasal dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp193,35 miliar, Transfer ke Daerah sebesar Rp1.223,62 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp9,71 miliar. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) pun tumbuh dengan kenaikan realisasi belanja barang sebesar Rp31,99 miliar.
Secara agregat, seluruh sektor utama tumbuh positif sampai dengan 31 Januari 2024. Dinamika yang terjadi s.d Januari 2024 adalah sebagai berikut:
- Sektor industri pengolahan menjadi sektor penyumbang penerimaan pajak terbesar di bulan Januari 2024, yakni sebesar Rp265,11 miliar;
- Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya menyumbang sebesar 0,27% atau Rp1,37 miliar. Penerimaan pada sektor ini didominasi oleh subsector usaha kehutanan lainnya dan sub-sektor perkebunan buah kelapa sawit;
- Sektor Pertambangan dan Penggalian juga menyumbang penerimaan pajak yang cukup signifikan sebanyak 17,98% dengan realisasi sebesar Rp90,26 miliar; dan
- Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak mulai mengimplementasikan sistem administrasi pajak inti yang baru, yaitu Core Tax Administration System (CTAS).
Tak hanya itu, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Regional Maluku Utara tumbuh positif. Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan Januari 2024 mencapai Rp1.294,69 miliar atau sebesar 8,81% dari pagu yang didominasi oleh komponen dana transfer. Angka itu didapat dari Pajak Daerah sebesar Rp52,53 miliar, Retribusi Daerah sebesar Rp15,01 miliar, Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp3,53 miliar, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.223,62 miliar. Secara langsung, Pendapatan Transfer mendominasi di angka 94,51% dari total PAD Regional Maluku Utara.
Belanja Daerah pun mendapat sorotan dalam media briefing ini. Dengan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp262,61 miliar (dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp252,05 miliar, Belanja Modal sebesar Rp5,56 miliar, Belanja Tak Terduga sebesar Rp1,56 miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp3,44 miliar), belanja daerah tersebut telah digunakan untuk pembayaran-pembayaran daerah.
Dengan kata lain, APBN Regional Maluku Utara sampai dengan Januari 2024 tumbuh positif. Kinerja belanja negara tetap tumbuh disertai pendapatan yang masih kuat. Dari segi APBD Regional Maluku Utara sampai dengan Januari 2024 pun mengalami peningkatan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Pemerintah daerah mulai tahun 2024 diharapkan dapat fokus pada peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah supaya dapat memenuhi target.
Meskipun realisasi APBN dan APBD Regional Maluku Utara menunjukan tren positif, namun potensi inflasi dan kenaikan harga barang diperkirakan terjadi di tahun 2024, terlebih menjelang Bulan Suci Ramadhan. Perkiraan ini mengikuti tren Idulfitri selama tiga tahun ke belakang, yaitu dari tahun 2021 s.d. 2023, serta berdasarkan pada Indeks Harga Konsumsi (IHK). Indeks tersebut menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi (merajuk Badan Pusat Statistik).
Pada Idulfitri 2021, terjadi inflasi Mei 2021 sebesar 0,44 (month-to-month). Lalu untuk Idulfitri 2022, inflasi pada bulan April 2022 sebesar 0,82 (month-to-month), dan untuk Idulfitri 2023, inflasi pada bulan April 2023 mencapai 1,32 (month-to-month).
Untuk mengatasi kendala inflasi tersebut, maka kerja sama antar daerah (stakeholders) diperlukan, termasuk koordinasi dalam mengelola pasokan pangan. Tak hanya itu, pemantauan harga pangan secara berkala pun perlu dilakukan. Solusi lain yang dapat direncanakan adalah dengan merealisasikan bantuan sosial.
- 32 kali dilihat