Cirebon, 4 Juni 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II memperluas inklusi edukasi perpajakan ke jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK), melalui kerja sama tripartit antara Kanwil DJP Jawa Barat II, Tax Center Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, dan SMK Negeri 1 Kedawung. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi inklusi pajak yang tidak hanya menyasar perguruan tinggi, tetapi juga institusi pendidikan menengah.

Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 1 Kedawung ini dihadiri oleh Beny Santoso selaku Fungsional Penyuluh Pajak, Uswah Hasanah selaku Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas, Moh Yudi Mahadianto sebagai Pembina Tax Center UGJ, serta perwakilan dari pihak sekolah.

“Pajak dan literasi keuangan, termasuk pasar modal, jangan hanya diajarkan di jenjang universitas. SMA/K juga harus punya akses dan pemahaman. Inilah yang sedang kami dorong inklusi sejak dini, lintas jenjang pendidikan,” ungkap Beny Santoso, Fungsional Penyuluh DJP Jabar II.

SMK Negeri 1 Kedawung menjadi sekolah pertama dalam wilayah Kanwil DJP Jabar II yang secara langsung terlibat dalam program inklusi perpajakan yang sebelumnya hanya difokuskan pada kampus. Program ini tidak hanya mencakup edukasi pajak, tetapi dibarengi dengan literasi pasar modal melalui kerja sama dengan GIBEI (Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia), sertifikasi halal, hingga pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pihak SMK Negeri 1 Kedawung sangat terbuka dan antusias dengan program ini. Harapannya tidak hanya siswa jurusan akuntansi dan layanan perbankan yang terlibat, tapi semua jurusan bisa mendapatkan pemahaman pajak.

Sebagai bagian dari program lanjutan, pihak Tax Center UGJ Cirebon telah menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) selama satu tahun dan telah menyerahkannya kepada pihak sekolah untuk disesuaikan dengan kebutuhan internal.

“Kami sudah menjalin MoU dengan sembilan sekolah. Target kami adalah hadir dua kali sebulan ke sekolah-sekolah, menyampaikan edukasi pajak dan keuangan secara rutin. Ini bagian dari pengabdian kami sebagai jembatan antara kampus dan masyarakat,” jelas Moh Yudi Mahadianto, Pembina Tax Center UGJ.

Program ini diharapkan menjadi model inklusi pajak berbasis sekolah yang bisa direplikasi ke berbagai SMK/SMA lainnya di wilayah Jawa Barat, sejalan dengan semangat DJP untuk membangun generasi muda yang melek pajak dan literasi keuangan.

Wajib pajak yang ingin mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai informasi perpajakan lebih lanjut dapat menghubungi Penyuluh Pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar melalui saluran yang tersedia pada laman Unit Kerja | Direktorat Jenderal Pajak.

 

#PajakKuatAPBNSehat