Sleman, 22 September 2022 – Dalam rangka melaksanakan kegiatan penegakan hukum, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY dan Kepolisian Daerah (Polda) DIY. Penegakan hukum ini penting dilakukan demi pengamanan penerimaan dan untuk memberikan rasa keadilan bagi sebagian besar wajib pajak lainnya yang telah patuh dalam membayar pajak.
Sebagai hasil dari koordinasi dan sinergi yang terjalin sangat baik antara Kanwil DJP DIY, Kejati DIY, dan Polda DIY, pada 13 September 2022 Kepala Kejati DIY telah menerbitkan Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) dengan surat nomor B-2129/M.4.5/Ft.2/09/2022 atas nama tersangka HP dan surat nomor B-2128/M.4.5/Ft.2/09/2022 atas nama tersangka PT PJM. Dengan demikian penyidikan berlanjut pada Tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP DIY kepada Kejaksaan.
Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tersangka HP dan PT PJM adalah dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tersangka HP dalam masa pajak Januari s.d. September 2016 mengakibatkan timbulnya kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp50.526.419.576,00 (lima puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
Sedangkan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tersangka PT PJM dalam masa pajak Oktober 2016 s.d. Desember 2017 menimbulkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp46.782.765.918,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). Keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum tersebut didukung dengan penerapan forensik digital dalam pengumpulan data.
Kedua tersangka yaitu HP dan PT PJM disangkakan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Pengenaan tersangka pada PT PJM ini merupakan hasil penyidikan pidana pajak dengan tersangka korporasi yang pertama kali dilakukan oleh PPNS Kanwil DJP di luar Kanwil DJP yang ada di Jakarta.
Dalam rangka mengamankan aset kedua tersangka yang nantinya akan digunakan untuk pemulihan kerugian pendapatan negara, PPNS Kanwil DJP DIY telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 44 ayat (2) huruf j dalam bentuk penyitaan dan pemblokiran aset wajib pajak. Aset kedua tersangka yang disita dan diblokir dalam rangka untuk pemulihan kerugian pendapatan negara berupa
Plt. Kepala Kanwil DJP DIY Slamet Sutantyo mengatakan, kegiatan penegakan hukum dibidang perpajakan yang dilakukan oleh Kanwil DJP DIY merupakan upaya terakhir dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pembinaan kepada wajib pajak yang dilakukan oleh DJP yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dilaksanakan mulai dari tingkat Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah (Kanwil) hingga Kantor Pusat DJP.
Pembinaan kepada wajib pajak dilaksanakan dalam berbagai bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Layanan yang diberikan antara lain layanan helpdesk, penyuluhan, konsultasi tatap muka oleh Account Representative (AR), konsultasi hotline dan berbagai fitur yang tersedia pada laman resmi DJP. “Seluruh layanan yang disediakan DJP ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak secara gratis (tidak dipungut biaya),” ujar Slamet. Slamet berharap wajib pajak dapat memanfaatkan layanan tersebut sehingga dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan jelas sehingga kegiatan penegakan hukum tidak perlu diterapkan kepada wajib pajak.
Sebagai penutup, wajib pajak dapat membarui informasi perpajakan di laman landas www.pajak.go.id.
#PajakKuatIndonesiaMaju
- 264 kali dilihat