Bogor, 21 Maret 2022, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III bersama Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyerahkan tersangka wajib pajak inisial HP ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor. HP diserahkan beserta barang bukti.
Melalui PT AMB, HP diduga melakukan tindak pidana perpajakan dan merugikan pendapatan negara sebesar Rp10.224.721.806,00. Bersama ASH, HP melakukan tindak pidana dengan modus penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Perbuatan pidana dilakukan tersangka dalam kurun waktu Desember 2019 sampai dengan September 2020.
"Keberhasilan Kanwil DJP Jawa Barat III dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum Kanwil DJP Jawa Barat III, Polda Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Kejari Kab. Bogor," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III Muhammad Ismiransyah M. Zain.
Tersangka HP diduga melanggar ketentuan Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Atas perbuatannya, HP terancam hukuman penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun. Ia juga terancam denda paling sedikit dua kali dan paling banyak enam kali dari jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
Tersangka lain, ASH, telah dijatuhi putusan pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Cibinong selama 2 tahun 3 bulan. Ia diduga dengan sengaja menyuruh melakukan, turut serta melakukan, mengajurkan dan membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. ASH telah ditangkap dan diserahkan ke Kejari Kabupaten Bogor pada 2 Desember 2021 lalu.
"Keseriusan kami (red: DJP) dalam menindak tegas pelanggar hukum menunjukkan bahwa DJP aktif bergerak melindungi negara sekaligus memberikan efek jera. Baik orang pribadi maupun badan hukum yang memiliki niat untuk melakukan kecurangan dalam melaporkan dan menyetorkan pajak kepada negara akan ditindak sesuai ketentuan berlaku," tegas Ismiransyah.
#PajakKitaUntukKita
- 140 kali dilihat