Ternate, 31 Maret 2022 – Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJP Suluttenggomalut) menyerahkan tersangka AM dan barang bukti (P-22) ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada Kamis (31/3).
Tindakan ini dilakukan setelah sebelumnya Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menyatakan berkas hasil penyidikan pada kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan oleh tersangka AM melalui PT NMS sudah lengkap (P-21) pada tanggal 17 Maret 2022.
Tersangka AM melalui perusahaan PT NMS diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan karena melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, Pasal 39 ayat (1) huruf d, dan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Atas perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Hal tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp1,8 miliar dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka pada masa pajak Mei sampai dengan Desember 2019 di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP ) Pratama Ternate.
Pada kesempatan ini, Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut Dodik Samsu Hidayat menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah dijalankan dalam pengungkapan dan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan ini, terutama untuk pihak Kepolisian Daerah Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Kejaksaan Negeri Kota Ternate, serta para PPNS Kanwil DJP Suluttenggomalut. Selain itu, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Suluttenggomalut Marasi Napitupulu mengungkapkan, pihak Direktorat Jenderal Pajak akan terus meningkatkan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di setiap provinsi yang menjadi kewenangannya sehingga upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya bisa terus dilakukan.
Kanwil DJP Suluttenggomalut akan terus konsisten dalam melakukan upaya penegakan hukum untuk mencegah maupun memulihkan kerugian pada pendapatan negara. Wajib pajak terus diimbau untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
#PajakKuatIndonesiaMaju #PajakKitaUntukKita #PajakForTorangSemua #270Bisa
- 38 kali dilihat