Akhir bulan Maret 2022 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara melaksanakan tindakan penagihan represif serentak periode Triwulan I 2022 terhadap wajib pajak yang masih belum melunasi utang pajak setelah dilakukan penagihan persuasif. Kegiatan melibatkan 5 (lima) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Kanwil DJP Jakarta Utara. Tindakan penagihan represif serentak kali ini berupa penyitaan aset dan pemindahbukuan saldo rekening simpanan wajib pajak ke rekening kas negara, yang dilakukan Jurusita Pajak Negara (JSPN) masing-masing KPP didampingi Kepala Seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian (P3) dan disaksikan Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Jakarta Utara, di Jakarta (Jumat, 8/4).
Penyitaan aset serentak dilaksanakan terhadap 3 (tiga) wajib pajak dengan total utang pajak senilai Rp22,1 Miliar yang terdaftar pada 3 (tiga) KPP yaitu KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, KPP Pratama Jakarta Koja, dan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Aset wajib pajak yang disita terdiri dari 1 (satu) unit mobil Jaguar, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, 1 (satu) unit mobil Toyota Agya, 2 (dua) unit ruko, dan 1 (satu) bidang tanah kavling perumahan, dengan taksiran nilai total Rp 2 Miliar. Seluruh aset sitaan segera didaftarkan untuk penjualan secara lelang melalui KPKNL Jakarta II.
Selain penyitaan serentak, akhir Maret 2022 Kanwil DJP Jakarta Utara juga melaksanakan pemindahbukuan (Pbk) saldo rekening simpanan wajib pajak ke rekening kas negara secara serentak dalam 4 hari. Pemindahbukuan dilaksanakan atas saldo 7 (tujuh) rekening wajib pajak yang tersimpan pada 7 (tujuh) bank berbeda. Total senilai Rp 2.2 Miliar pelunasan utang pajak telah disetorkan ke rekening kas negara dari hasil pemindahbukuan oleh JSPN dari 4 (empat) KPP, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, KPP Pratama Jakarta Koja, KPP Madya Jakarta Utara dan KPP Madya Dua Jakarta Utara.
Penyitaan rekening simpanan wajib pajak dan pemindahbukuan saldo ke rekening kas negara untuk pelunasan utang pajak adalah salah satu tindakan penagihan yang dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak setelah diberikan kesempatan berulang melalui penagihan persuasif maupun tahapan awal penagihan represif.
- 35 kali dilihat