Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surakarta kembali melakukan penyitaan aset penunggak pajak secara bersamaan di Surakarta (Rabu, 27/4). Kali ini KPP Madya Surakarta menyita 7 (tujuh) buah kendaraan bermotor roda empat sekaligus yang merupakan aset dari 3 (tiga) wajib pajak berinisial SW, UY, dan SGP yang berkedudukan di Surakarta.
Pelaksanaan sita tersebut dilaksanakan oleh Kepala KPP Madya Surakarta, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan beserta dua orang Juru Sita Pajak Negara (JPSN) serta dihadiri oleh wajib pajak dan disaksikan oleh karyawan wajib pajak. Ketujuh aset yang disita terdiri dari 1 Kijang Innova, 1 Minibus Daihatsu, 4 Toyota, dan 1 Pick up Daihatsu dalam kondisi yang masih apik.
Kepala KPP Madya Surakarta Guntur Wijaya Edi menyampaikan bahwa jumlah utang pajak yang belum dibayarkan senilai Rp1,4 miliar dari ketiga wajib pajak tersebut.
“Kami mendukung penuh upaya JSPN untuk melakukan tindakan penagihan aktif sebagai salah satu upaya mengamankan pendapatan negara dari sisi pajak. Kami yakin dengan upaya percepatan yang dilakukan, tunggakan pajak akan cair.” ungkap Guntur.
Penyitaan aset wajib pajak ini bertujuan untuk mengamankan aset penunggak pajak sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara sehingga aset tidak hilang, dialihkan kepemilikannya, atau dipindahtangankan.
Di tahun 2022 ini, KPP Madya Surakarta gencar melakukan tindakan penagihan aktif berupa penyitaan aset wajib pajak. Tercatat sampai dengan saat ini, KPP Madya Surakarta telah berhasil melakukan tindakan penyitaan terhadap 13 penunggak pajak dengan total aset yang disita sejumlah 26 aset (berupa kendaraan bermotor roda empat) yang memiliki tunggakan pajak mencapai Rp 48 Miliar.
Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penyitaan ini dilakukan apabila dalam jangka waktu 2x24 jam setelah pemberitahuan surat paksa, penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya.
“Dalam mengamankan penerimaan negara, KPP Madya Surakarta lebih mengutamakan pendekatan persuasif, selain itu kita senantiasa memberikan edukasi kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya. Apabila dalam jangka waktu 14 hari penanggung pajak belum melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya, maka aset wajib pajak yang menjadi objek sita tersebut akan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Namun, jika wajib pajak melunasi utang dalam waktu yang telah ditentukan, maka akan ditindaklanjuti dengan pencabutan sita dan aset akan dikembalikan.’’ tambah Guntur.
Penyitaan merupakan salah satu tindakan penagihan aktif untuk memberikan efek jera kepada penunggak pajak dan diharapkan dapat memunculkan rasa keadilan kepada masyarakat yang telah membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Kepala KPP Madya Surakarta mengimbau kepada penunggak pajak terutama dengan total nilai utang pajak di atas Rp100 juta harus segera melunasi utang pajaknya sebelum dilakukan hard collection karena wajib pajak yang memiliki utang pajak di atas Rp 100 juta dapat dilakukan tindakan hard collection berupa pencekalan sampai dengan tindakan Gijzeling atau penyanderaan yang tentu saja atas tindakan tersebut akan berdampak pada nama baik perusahaan yang bersangkutan.
- 28 kali dilihat