Rugikan Negara Rp6,4 Milyar, Ayah-Anak Diserahkan ke Kejaksaan

Tim Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan duo ayah dan anak penerbit faktur pajak palsu, AA dan AW, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Kamis, 9/3).

Selain kedua tersangka, tim penyidik juga melimpahkan barang bukti tindak pidana di bidang perpajakan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan disaksikan oleh tim dari Korwas PPNS Bareskrim Polri dan tim dari Kejari Kabupaten Bekasi.

Melalui PT BSM yang dipimpin oleh AA, kedua tersangka diduga kuat turut serta dalam penerbitan dan penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang digunakan oleh PT GIPE. Modus operandi para tersangka adalah sebagai sales yang menerima permintaan dan menampung pembayaran dari hasil penjualan faktur pajak palsu ke dalam rekening masing-masing.

Atas tindak pidana yang dilakukan kedua tersangka, kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan adalah sebesar nilai faktur pajak palsu yang diterbitkan, yaitu sekurang-kurangnya Rp6,4 miliar. Keduanya dijerat Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan ancaman pidana penjara setidaknya dua hingga enam tahun serta denda paling sedikit dua hingga enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Setelah kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti, AA dan AW dibawa menuju Lapas Cikarang dan akan ditahan selama menunggu proses persidangan.

Demi mewujudkan perpajakan yang adil dan mengamankan penerimaan negara, penegakan hukum pidana di bidang perpajakan perlu ditegakkan. Oleh karena itu, DJP akan terus menindak tegas para pelaku tindak pidana di bidang perpajakan agar menghasilkan deterrent effect baik kepada tersangka maupun Wajib Pajak lainnya.