Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bireuen menemui Wakil Bupati Bener Meriah untuk mendiskusikan mengenai berbagai isu terkait industri kopi di Bener Meriah yang bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah (Kamis, 8/5).

Wakil Bupati Bener Meriah sekaligus Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Aceh, Armia, merupakan pihak yang dianggap tepat oleh Kepala KPP Pratama Bireuen untuk bertukar pikiran mengenai kendala industri kopi di Bener Meriah dan strategi penyelesaiannya.

Pemerintah daerah saat ini sedang berupaya mendorong agar eksportir kopi gayo berkedudukan di Bener Meriah sehingga terdapat tambahan dana bagi hasil dari hasil ekspornya karena tercatat sebagai asal Bener Meriah.

"Sebagai penghasil kopi gayo yang merupakan salah satu jenis kopi terbaik di dunia, Bener Meriah belum memperoleh manfaat optimal dari komoditas ini karena adanya berbagai isu, seperti terbatasnya akses bank, ekspor yang dilakukan dan dicatat di luar Bener Meriah, dan masih banyak isu kepatuhan pajak dari pelaku usaha industri kopi," ujar Armia.

Selain itu, Armia berharap sistem resi gudang dan dukungan akses perbankan dapat membantu petani, pemroses kopi, gudang dan pengepul untuk segera memperoleh uang hasil penjualan atau modal untuk revitalisasi kebun. Ia juga menyampaikan bahwa, saat ini tidak banyak pelaku usaha di Bener Meriah yang melakukan pengolahan kopi seperti washing dan lainnya karena produk kopi yang dikirim masih berbentuk mentah/cherry/gelondongan sehingga harga jualnya rendah.

Pemerintah daerah menjajaki kemungkinan penerbitan qanun untuk melarang penjualan dalam bentuk tersebut keluar dari Bener Meriah untuk memastikan tambahan nilai bagi masyarakat Bener Meriah. 

Kepala KPP Pratama Bireuen, Melki Ferdian, menyatakan siap mendukung pemerintah daerah untuk mendorong nilai ekonomi dari industri kopi di Bener Meriah karena secara tidak langsung akan mendukung tugas KPP dalam mengamankan penerimaan pajak. Menurut Melki, pada ujungnya, peningkatan setoran pajak tertentu akan meningkatkan porsi bagi hasil kepada Pemerintah Daerah sehingga makin menambah kapasitas fiskal.

Lebih lanjut, Melki menyebutkan bahwa KPP akan mengadakan edukasi peraturan pajak yang terkait dengan bisnis ini untuk memastikan bahwa pelaku usaha faham akan konsekuensi dan risiko pajaknya. Ia juga mengharapkan bantuan dari Armia agar dapat mengumpulkan pelaku usaha di Bener Meriah sehingga edukasi berjalan dengan maksimal.

KPP sebagai bagian dari Kemenkeu Satu dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyampaikan aturan terkait ekspor agar pelaku usaha di Bener Meriah dapat langsung ekspor dari Bener Meriah tanpa harus menggunakan pihak lain.  

Pewarta: Nurdin
Kontributor Foto: Dendy dan Putri
Editor: Iswadi Idris

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.