Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I telah melakukan penyidikan terhadap seorang tersangka tindak pidana perpajakan berinisial AI dengan sangkaan menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya, tanpa didasari dengan transaksi penyerahan barang dan pembayaran secara riil, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar dan/atau tidak lengkap untuk masa pajak Januari 2011 sampai dengan Desember 2013 melalui PT AT, Surabaya (Kamis, 12/8).
Sehubungan dengan fakta-fakta yang ada, tersangka menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) yaitu dengan cara mengkreditkan Faktur Pajak TBTS yang berasal dari 5 (lima) perusahaan/entitas fiktif ke dalam SPT Masa PPN yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. PT AT bergerak pada bidang jasa pengurusan angkutan / transportasi barang.
Selain itu, berdasarkan fakta-fakta yang ada, PT AT menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar dan/atau tidak lengkap yaitu dengan cara tidak melaporkan Pajak Keluaran Masa Januari 2011 sampai dengan Desember 2013 yang telah dipungut PPN-nya terhadap 2 (dua) wajib pajak, sehingga terdapat potensi kerugian pada pendapatan negara.
Atas perbuatan tersangka dalam kurun waktu Januari 2011 s.d. Desember 2013 tersebut, menimbulkan kerugian terhadap penerimaan negara sebesar Rp2.018.895.778,- (dua milyar delapan belas juta juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah). Berkat kerja sama antara penegak hukum Kanwil DJP Jawa Timur I, Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, berkas perkara atas tersangka AI sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) dan dilakukan penyerahan tersangka serta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Surabaya pada hari Kamis, 12 Agustus 2021.
DJP menganggap keberhasilan Kanwil DJP Jawa Timur I dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan, merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dari Kanwil DJP Jatim I, Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan DJP dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan, khususnya Kota Surabaya yang harapannya dapat memberikan peringatan bagi wajib pajak lainnya serta dapat mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN.
- 33 kali dilihat