Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surakarta kembali melakukan penyitaan aset Penunggak Pajak. Kali ini, aset yang disita berupa tiga unit truk senilai Rp480 juta milik PT PPS di Dusun Dukuhan, Bojong Mungkid, Kabupaten Magelang (Jumat, 3/6).
Penyitaan ini dilakukan oleh JSPN didampingi oleh Kepala Kantor dan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) KPP Madya Surakarta, serta disaksikan oleh dua orang pegawai. KPP Madya menjelaskan bahwa penyitaan terhadap aset wajib pajak tersebut dilakukan karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya. PT PPS memiliki utang pajak sebesar kurang lebih Rp569 juta.
Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Proses sampai terjadinya tindakan penyitaan tersebut telah dilalui oleh Jurusita Pajak Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari penagihan pasif berupa imbauan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya sampai dengan tindakan penagihan aktif yang diawali dengan penyampaian Surat Paksa kepada wajib pajak.
“Apabila dalam jangka waktu 14 hari penanggung pajak belum melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya, truk yang menjadi objek sita akan dilelang dengan dilakukan pengumuman lelang terlebih dahulu,” ungkap Muhamad Ganiyoso Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) KPP Madya Surakarta.
Kegiatan penyitaan ini dilakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. KPP Madya Surakarta terus berupaya melakukan penegakan hukum dan berkomitmen untuk bertindak tegas dalam menjalankan aturan terhadap penunggak pajak.
Kepala KPP Madya Surakarta Guntur Wijaya Edi mengapresiasi seluruh petugas di lapangan yang telah bekerja keras dalam rangka penegakan hukum pajak untuk mengamankan penerimaan negara.
- 16 kali dilihat