Suket PP 23, Jurus Jitu UMKM Peroleh Diskon Pajak

Oleh: Bayu Anggala Putra, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Usaha kecil, mikro, dan menengah atau biasa yang disebut dengan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data dari depkop.go.id pada tahun 2018 unit usaha UMKM mencapai 64 juta unit dengan pangsa pasar 99,99% sedangkan hanya 0,01%-nya merupakan Usaha Besar dengan jumlah 5.550 unit usaha. UMKM berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja nasional karena berhasil menyerap 116 juta tenaga kerja atau 97% dari total tenaga kerja di Indonesia sedangkan 3%-nya atau 3,6 juta orang bekerja di Usaha Besar.

Selain itu, UMKM sebagai penyumbang PDB nasional terbesar yaitu 61,07% dari total PDB Indonesia dengan jumlah 8.573 triliun rupiah sedangkan Usaha Besar menyumbang 38,93% atau 5.464 triliun rupiah. Oleh karena itu, UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Penulis berpendapat bahwa UMKM merupakan unit usaha yang mampu tetap berdiri kokoh atau bersifat resiliensi dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012.

Data di atas menunjukan perkembangan pesat pertumbuhan UMKM tiap tahunnya dan potensi ekonomi yang besar berasal dari UMKM. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para pelaku UMKM dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 (PP 46) yang mengatur fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak penerimaan PPh Final UMKM menunjukan tren peningkatan tiap tahunnya yaitu 400 miliar rupiah pada tahun 2013 menjadi 5,7 triliun rupiah pada tahun 2017.  Jumlah pembayar PPh Final UMKM juga meningkat pesat yaitu dari 221 ribu wajib pajak pada tahun 2013 menjadi 1,4 juta wajib pajak pada tahun 2017. Pada tahun 2018 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 (PP 23) untuk menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013.

Jumlah UMKM yang menggunakan fasilitas PPh Final UMKM masih tergolong minim sekali jika kita bandingkan dengan jumlah UMKM Tahun 2017 sebesar 62 juta unit usaha. Hanya sekitar 2%-nya saja yang memanfaatkan fasilitas ini. Penulis berpendapat penyebab dari minimnya UMKM yang mendaftar fasilitas PPh Final UMKM yaitu:

1. Tidak tersampaikannya informasi dengan jelas mengenai fasilitas PPh Final UMKM kepada para pelaku UMKM meskipun Direktorat Jenderal Pajak sudah mempublikasikan secara masif melalui berbagai media cetak maupun media sosial.
2. Keengganan UMKM untuk mendaftar
3. UMKM belum mengetahui bagaimana mengajukan permohonan

Di dalam PP 23 diatur kualifikasi wajib pajak yang dapat memperoleh fasilitas PP 23 yaitu wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah dan bukan merupakan wajib pajak yang dikecualikan. Jika dalam tarif normal menurut Pasal 17 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) UMKM perlu melakukan pembukuan untuk dapat melaporkan SPT Tahunan. Dengan diterbitkannya beleid in, UMKM hanya diwajibkan melakukan pencatatan atas penghasilan usaha yang diterima setiap bulannya.

Penulis berpendapat bahwa PP 23 merupakan insentif pajak yang patut dipertimbangkan bagi para pelaku UMKM karena memberikan diskon pajak dengan tarif pajak sebesar 0,5% dari yang sebelumnya 1% dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Namun fasilitas ini memiliki jangka waktu yaitu paling lama:

a.   7 (tujuh) Tahun Pajak bagi wajib pajak orang pribadi;

b.   4 (empat) Tahun Pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan

c.   3 (tiga) Tahun Pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa setelah jangka waktu berakhir atau jika penghasilan usaha telah melebihi 4,8 Miliar dalam tahun berjalan maka atas penghasilan dari usaha yang diperoleh pada tahun berikutnya wajib pajak akan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Ayat 1 huruf a, Pasal 17 ayat 2a, atau Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

UMKM dapat memperoleh diskon pajak ini dengan menunjukan Surat Keterangan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 (Suket PP 23). Wajib pajak dapat memperoleh Surat Keterangan PP 23 dengan cara melakukan permohonan ke Kantor Pajak Pratama (KPP) terdaftar. Selain itu, dengan diterbitkannya PMK Nomor 231 Tahun 2019 UMKM yang memperoleh fasilitas PP 23 tidak akan dipungut atau dipotong dengan tarif pajak yang lebih besar dalam PPh pasal 21,22,23,26,dan 15 tetapi hanya akan dipungut PPh final sebesar 0,5% jika melakukan transaksi dengan pemotong dan pemungut pajak seperti instansi pemerintah. Kemudian, pemotong atau pemungut pajak akan memberikan bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Skema ini terjadi jika UMKM dapat menunjukan Surat Keterangan PP 23 kepada pemotong atau pemungut pajak.

Pada tahun 2020 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 untuk merespon dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi dan terancamnya keberlangsungan para pelaku usaha nasional khususnya UMKM. Dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 UMKM yang memenuhi kualifikasi PP 23 tidak perlu membayar PPh Final yang seharusnya disetor selama enam bulan yakni dari bulan April hingga September 2020 karena pajak yang terutang ditanggung oleh negara. Untuk memperoleh fasilitas ini UMKM wajib memenuhi dua syarat yaitu :

1. Mengajukan Surat Keterangan PP 23 secara online dengan login di www.pajak.go.id, kemudian masuk ke menu layanan, pilih info KSWP, pilih Profil Pemenuhan Kewajiban, lalu pilih Surat Keterangan PP 23. Jika memenuhi persyaratan maka akan muncul tombol cetak.
2. Menyampaikan Laporan Realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah tiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui e-Reporting Insentif Covid-19 dengan login di www.pajak.go.id. Laporan meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak tiap bulan dan SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi tulisan "PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020" jika melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas Penulis berpendapat bahwa Surat Keterangan PP 23 dapat menjadi jurus jitu UMKM untuk memperoleh insentif pajak karena mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam memberikan keadilan bagi UMKM untuk melindungi keberlangsungan usahanya. Disamping itu, Surat Keterangan PP 23 memberikan kepastian hukum bagi UMKM karena dijamin tidak akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dari 0,5% ketika melakukan transaksi barang atau jasa dengan rekanan yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Namun, jika UMKM tidak dapat menunjukan Surat Keterangan PP 23 maka pemotong atau pemungut pajak akan memotong atau memungut tarif pajak berbeda sesuai jenis transaksi. Penulis berharap dengan memanfaatkan fasilitas PP 23 ini UMKM dapat lebih berperan serta dalam memajukan perekonomian nasional dan berkontribusi bagi negara. UMKM Jaya! Indonesia Maju!

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja