Penuhi Ini, UMKM Prei Bayar Pajak

Oleh: Arif Miftahur Rozaq, pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Perekonomian nasional menerima pukulan telak dengan adanya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 ini, UMKM salah satunya. Daya beli masyarakat yang menurun serta adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat UMKM berada pada situasi sulit karena umumnya masih mengandalkan transaksi secara tatap muka.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang memungkinkan para pelaku UMKM libur membayar pajak selama enam bulan yakni April hingga September 2020. Beleid ini juga lazim disebut insentif pajak jilid II karena merupakan perluasan dari PMK 23/PMK.03/2020 yang menjadi paket stimulus pajak guna mengamankan sektor-sektor vital dalam perekonomian Indonesia selama masa pandemi.
Tepat sebulan sejak mulai diundangkan pada 27 April 2020, sebanyak 186.537 UMKM telah mengajukan permohonan dan 183.595 atau 98,4% di antaranya disetujui untuk memperoleh insentif pajak ini. Sedangkan 2.942 permohonan ditolak karena KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) tidak memenuhi kriteria dalam PMK ini, atau SPT Tahunan 2018 belum disampaikan sebagai basis untuk menentukan KLU.
Jumlah permohonan yang masuk ini masih tergolong minim, mengingat saat ini wajib pajak yang membayar pajak melalui skema final dengan tarif 0,5% dari omzet diketahui sebanyak 2,3 juta wajib pajak. Atau bisa dikatakan baru 8,11% wajib pajak UMKM yang pengajuan insentif PPh Final UMKM DTP (Ditanggung Pemerintah) hingga 27 Mei 2020.
Setidaknya ada dua hal menurut pandangan penulis yang membuat UMKM belum mengajukan permohonan untuk memperoleh insentif, yakni UMKM belum mengetahui informasi tentang insentif pajak ini, atau UMKM belum tahu bagaimana mengajukan permohonannya.
Publikasi dan sosialisasi menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan untuk menggaungkan informasi mengenai insentif pajak ini kepada para pelaku UMKM. Sejak hari pertama aturan tentang insentif pajak UMKM ini diundangkan, DJP telah melakukan publikasi secara masif melalui pelbagai media, baik cetak maupun elektronik. Sebanyak dua juta lebih surat elektronik secara serentak (email blast) telah dikirimkan. Melalui gelar wicara (talk show) di radio dan televisi insentif juga disuarakan. Unit kerja DJP di seluruh Indonesia pun berbondong menyelenggarakan kelas pajak secara daring. Semua ikhtiar itu dilakukan tujuannya satu, membantu UMKM agar tetap bisa bertahan di masa pandemi ini.
Bagi UMKM yang belum memperoleh insentif PPh Final UMKM DTP untuk bulan April, masih bisa mengajukan permohonan agar lima bulan ke depan --Mei hingga September—bisa prei membayar pajak. Untuk itu, ada dua hal yang harus dipenuhi agar mendapatkan fasilitas ini, yakni memiliki Surat Keterangan PP 23 berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020, dan menyampaikan Laporan realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak.
1. Surat Keterangan PP 23
Untuk mendapatkan insentif PPh Final UMKM DTP wajib pajak harus mengajukan Suket (Surat Keterangan) PP 23 sesuai PMK-44/PMK.03/2020. Bagi wajib pajak yang sebelumnya sudah mendapatkan Suket PP 23 tetap harus mengajukan permohonan lagi agar bisa mendapatkan fasilitas ini. Adapun syarat yang harus dipenuhi yakni wajib pajak tersebut merupakan orang pribadi atau badan dengan omzet setahun tidak melebihi 4,8 miliar dan tidak dikecualikan sebagai subjek pajak PP 23 Tahun 2018, serta telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhir.
Permohonan diajukan dengan mengeklik menu login di www.pajak.go.id, kemudian masuk ke menu layanan, pilih Info KSWP, scroll ke bawah menuju Profil Pemenuhan Kewajiban Saya, pilih Surat Keterangan PP 23, lalu isikan kode keamanan.
Kemudian sistem akan secara otomatis mendeteksi persyaratan. Jika belum memenuhi wajib pajak telah memenuhi syarat, maka akan muncul tombol cetak. Ajukan permohonan ini sekali saja, paling lambat tanggal 20 Juni 2020, agar insentif pajak bisa didapatkan untuk masa pajak Mei hingga September.
2. Laporan Realisasi
Laporan realisasi PPh final DTP meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak termasuk dari transaksi dengan pemotong/pemungut. Selain itu, juga dilampiri dengan SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020" apabila ada transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak. Untuk mendapatkan fasilitas ini, setiap bulannya wajib pajak harus menyampaikan laporan beserta lampirannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Pelaporan realisasi insentif Covid-19 dapat dilakukan dengan mengeklik tombol login pada www.pajak.go.id. Jika wajib pajak belum pernah mengakses aplikasi e-Reporting Insentif Covid-19, maka ikuti langkah-langkah berikut terlebih dahulu: Masuk ke tab profil, pilih aktivasi fitur layanan, cek e-Reporting Insentif Covid-19, klik Ubah, lalu aplikasi akan meminta untuk logout. Setelah itu, login kembali dan pilih tab Layanan, kemudian klik e-Reporting Insentif Covid-19, klik tambah untuk memilih laporan yang dibutuhkan, dan pilih jenis laporan realisasi PPh final Ditanggung Pemerintah.
Apabila dalam proses pengajuan permohonan untuk mendapatkan fasilitas tersebut mengalami kegagalan/eror, wajib pajak dapat membuka tautan berikut https://pajak.go.id/id/panduan-penanganan-kode-error-layanan-online untuk mengetahui penyebab eror beserta penyelesaiannya. Unit kerja DJP juga telah menambahkan sepuluh saluran komunikasi berupa nomor telepon resmi KPP (bisa dilihat pada tautan berikut www.pajak.go.id/unit-kerja) yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk berkonsultasi mengenai insentif PPh Final UMKM DTP ini.
Mengutip data dari katadata.co.id, saat ini terdapat kurang lebih 64,2 juta UMKM terdaftar, dengan kontribusi sebesar 60,3% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, serta penyerapan hingga 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja. Ini menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu tulang punggung dalam perekonomian nasional, maka ia harus didukung agar negara bisa tetap tegak ekonominya. Masih ada lima bulan tersisa. Penuhi persyaratannya, ajukan permohonan segera, maka UMKM Anda prei bayar pajak.
*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja
- 3542 kali dilihat