Pajak, Emas Olimpiade, dan Visi Indonesia Emas 2045

Oleh: (Arif Miftahur Rozaq), pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Baru-baru ini Indonesia mendapatkan kabar bahagia. Lagu Indonesia Raya berkumandang merdu sebanyak dua kali dalam Olimpiade Paris 2024 (Kamis, 8/8) waktu Paris. Bahkan Sang Merah Putih berkibar gagah mengungguli dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Tiongkok.

Ialah Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah, putra bangsa yang berhasil memperoleh medali emas pada kategori panjat dinding kecepatan putra dan angkat beban dalam ajang empat tahunan itu. Pada pertandingan final yang berlangsung di Le Bourget Climbing Venue, Paris, Veddriq berhasil mencatatkan waktu 4,75 detik untuk mengalahkan atlet Tiongkok Wu Peng yang sebelumnya berhasil mengalahkan wakil Amerika Serikat Sam Watson di semifinal.

Beberapa jam kemudian, Rizki Juniansyah yang turun di kelas 73 kg putra untuk cabang olah raga angkat beban berhasil meraih emas setelah mencatatkan total angkatan 354 kg dengan rincian 155 kg angkatan snatch dan 199 kg untuk angkatan clean and jerk, sekaligus memecahkan rekor Olimpiade untuk angkatan clean and jerk. Rizky berhasil mengungguli wakil dari Thailand dan Bulgaria yang memperoleh medali perak dan perunggu.

Dengan perolehan dua emas ini, ditambah medali perunggu yang sebelumnya berhasil diamankan oleh Gregoria Mariska Tunjung dari tunggal putri bulutangkis, posisi Indonesia pada Olimpiade Paris 2024 melesat ke peringkat 28 melampaui Argentina, Portugal, Serbia, dan 56 negara peserta lainnya. Di Asia Tenggara, Indonesia hanya kalah dari Filipina yang memiliki satu medali perunggu lebih banyak dari Indonesia. (Data diambil dari laman resmi Olimpiade Paris, 10 Agustus 2024, pukul 11.00 Waktu Paris).

Momentum ini patutlah dijadikan pengingat bagi bangsa Indonesia, bahwa kita harus berani bermimpi. Kemudian menjaga nyala semangat untuk meraihnya tetap terjaga sampai mimpi itu tercapai. Termasuk mencapai mimpi Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Tidak ada yang mustahil.

Ikhtiar menuju Indonesia Emas

Dua bulan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 2023 lalu, tepatnya 15 Juni 2023, Presiden Joko Widodo mengumumkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Agenda kerja ini dijadikan sebagai patokan pemerintah untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2024, tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

Pencapaian visi Indonesia dibangun dengan empat pilar pembangunan, yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; Pemerataan Pembangunan; serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.

Sementara itu, dalam RPJPN 2025-2045 ada lima Sasaran Utama yang ditetapkan, yakni Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju; Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang; Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat; Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Menigkat; dan Entitas Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) menurun menuju Net Zeno Emission.

Mimpi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan perkara mudah. Banyak tantangan dan hambatan yang akan menghadang. Semua elemen bangsa mesti terlibat dalam mewujudkan impian bersama itu. Peningkatan kualitas SDM wajib dilakukan. Masih ada waktu 21 tahun lagi. Tepat pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia nanti, kita semua berharap, bangsa ini bisa mewujudkan cita-cita mulianya.

Indonesia patut bersyukur. Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2045, kita diprediksi memperoleh bonus demografi. Fenomena ini berpotensi mendatangkan pertumbuhan ekonomi akibat perubahan struktur umur penduduk, yakni proporsi usia produktif ―usia 15 hingga 64 tahun― lebih besar daripada yang tidak produktif. Puncaknya, di tahun 2030, sebanyak 64% total populasi Indonesia merupakan penduduk usia produktif. Bonus demografi bisa menjadi senjata utama kenaikan ekonomi Indonesia, asalkan kita mampu menyambutnya dengan bijak.

Beberapa negara di Asia yang telah membuktikan betapa dahsyatnya dampak positif dari bonus demografi di antaranya, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Di Tiongkok, pertumbuhan ekonomi sebelum bonus demografi beredar pada angka 6% meningkat menjadi 9,2%. Sementara, di Korea Selatan dari 7,3% menjadi 13,2%, dan Thailand dari 6,6% meningkat dengan sangat tajam menjadi 15,5% (Mariyati, 2015).

Namun demikian, banyak ekonom yang mewanti-wanti bahwa bonus demografi ibarat pisau bermata dua. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, ia bisa berbalik menimbulkan dampak negatif. Sederhananya, jumlah usia produktif yang tidak terserap dengan baik akan meningkatkan angka pengangguran yang dikhawatirkan juga berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas atau bentuk permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, sakali lagi, peningkatan kualitas SDM menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Salah satu bentuk konret yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menjamin penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik. Program Wajib Belajar 12 tahun harus berhasil menjaring seluruh anak Indonesia hingga ke pelosok negeri. Kesejahteraan guru juga perlu diperhatikan, agar kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan lancar. Sehingga dalam kurun 10 hingga 20 tahun mendatang SDM Indonesia bisa lebih bersaing.

Selain itu, proyek-proyek yang bersifat padat karya, yang mampu menyerap banyak tenaga kerja terutama tenaga kerja dalam negeri harus terus didukung. Indeks kemudahan dalam memulai usaha perlu distimulus. Para pelaku UMKM terus diberikan pendampingan agar bisa meng-upgrade usahanya, dan juga diberi kemudahan dalam mendapatkan modal. Kemudian seluruh sektor perdagangan didorong untuk dapat bersaing di pasar internasional dan meningkatkan ekspor, sehingga menciptakan iklim usaha yang positif dan berkesinambungan.

Peran Vital Pajak

Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia. Target penerimaan pajak tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp1.988,88 triliun atau mendekati 71% dari total pendapatan negara yang ditarget, yakni Rp2.802,29 triliun. Sementara itu, pada APBN Kita Edisi Juli 2024, realisasi pendapatan negara sampai dengan semester I 2024 tercatat Rp1.320,73 triliun, dan sebesar Rp893,85 triliun di antaranya berasal dari pajak. Seluruh pendapatan negara ini nantinya digunakan oleh pemerintah dalam membiayai program-progamnya (fungsi budgetair).

Selain itu, tiga fungsi pajak lainnya yakni, mengatur (regulerend), stabilitas, dan redistribusi pendapatan juga berperan vital dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan tarif PPh Final 0,5% dan penetapan batas tidak kena pajak bagi UMKM merupakan satu dari banyak contoh hadirnya fungsi regulerend pajak.

Pajak juga kerap memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi, misalnya dengan meningkatkan bea masuk maupun PPN impor untuk mendukung penguatan rupiah (fungsi stabilitas). Pengumpulan pajak juga menjadi bukti bahwa negara hadir untuk mengurangi masalah ketimpangan dan kemiskinan. Uang yang dikumpulkan dari pajak selanjutnya akan dialokasikan ke berbagai sektor (fungsi redistribusi pendapatan).

Olimpiade Paris 2024 telah berakhir. Namun geloranya masih terasa. Seluruh atlet kebanggaan Indonesia semoga mempu membuka mata hati kita untuk berani bermimpi. Termasuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas 2045. Upaya konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya adalah dengan terus meningkatkan kualitas diri setiap individu dari kita, kemudian membayar pajak dan menjadi wajib pajak yang patuh.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.