Ngurus Pajak Ribet? Itu mindset kuno, Bung!

Oleh: Andhika Ryan Debbianto, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Di era sekarang atau yang biasa anak muda sebut dengan zaman now, segala sesuatu dibuat praktis dan mudah. Segala sesuatu harus mengikuti perkembangan zaman. Kekinian istilahnya. Jika tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, dia akan ditelan oleh zaman itu sendiri. Termakan zaman katanya.

Pun dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu institusi pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan ini terus berbenah dan berkembang dari hari ke hari. Sebagai salah satu bagian dari institusi pemerintah, wajar jika mindset sebagian masyarakat masih malas untuk berurusan dengan segala sesuatu yang berbau pemerintahan. Ribet, syarat berbelit-belit, administrasi birokrasi yang ruwet, membuang waktu saking lamanya proses, dan lain sebagainya. DJP pun sepertinya cukup paham dengan hal ini.

Oleh karena itu lah, DJP terus berupaya membuat kebijakan yang semakin memudahkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat untuk menghapus stigma negatif tersebut. Baru baru ini melalui tagar #ReformasiPajak di media sosial, DJP kembali membuat kebijakan yang makin memudahkan serta memberikan keadilan pajak bagi masyarakat.

Apa saja kemudahan dan keadilan pajak bagi masyarakat, dalam hal ini wajib pajak, yang dibuat oleh DJP? Hingga tulisan ini dibuat, sudah ada 5 (lima) seri Kemudahan dan Keadilan Pajak yang dikeluarkan oleh DJP. Mulai dari 1 hari jangka waktu penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF), 2 keadilan pemeriksaan pajak, 3 kemudahan akses pajak, 4 kemudahan lapor pajak, hingga 5 kemudahan daftar pajak. Menariknya, kemudahan dan keadilan pajak bagi masyarakat ini dikemas oleh tim kreatif DJP dalam urutan angka. Sebuah infografis yang cukup menarik dan informatif tentunya.

Mari kita bahas satu per satu. Pertama, 1 (satu) hari jangka waktu penerbitan SKF. Dulu, untuk mendapatkan SKF ini, perlu bermacam macam lampiran mulai dari fotokopi SPT Tahunan Pajak Terakhir, fotokopi tanda terima SPT, pernyataan tidak sedang disidik dan lampiran lainnya, kini syarat tersebut tidak diperlukan lagi. Tapi, syarat tersebut tidak diperlukan lagi asalkan sudah terdapat data elektronik pada basis data DJP. Ringkasnya syarat ini lah yang niscaya membuat proses penerbitan SKF menjadi lebih cepat. Cukup 1 hari kerja.

Kedua, 2 (dua) keadilan pemeriksaan pajak. Ada dua poin utama keadilan pemeriksaan pajak yakni pemeriksaan dilakukan kepada wajib pajak tidak patuh dan pemeriksaan bersama DJP, SKK Migas, dan BPKP untuk lebih menjamin efisiensi pemeriksaan itu sendiri.

Ketiga, 3 (tiga) kemudahan akses pajak. Kini, wajib pajak jika ingin mengurus urusan perpajakan tidak melulu harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Mendekatkan diri kepada wajib pajak ini adalah salah satu wujud #ReformasiPajak dalam bidang layanan, sehingga wajib pajak bisa makin mudah menjangkau layanan perpajakan. Ada 3 cara yang dilakukan DJP untuk mendekatkan diri kepada wajib pajak yakni melalui Mobile Tax Unit seperti Mobil Pajak, Gerai Pajak, dan Pojok Pajak, Mall Pelayanan Publik (piloting), dan Kiosk Pajak (piloting). Layanan yang diberikan pun seperti layanan di KPP antara lain pembuatan NPWP, cetak ulang NPWP, pembuatan id billing, penerimaan SPT dan lain sebagainya.

Keempat, 4 (empat) kemudahan lapor pajak. Dengan terbitnya peraturan terbaru yakni PMK- 09/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas PMK-243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), kini jika SPT Masa PPh 25 dan SPT Masa PPh 21/26 Nihil, wajib pajak tidak perlu melaporkan lagi SPT Masa-nya. Namun, dikecualikan untuk SPT Masa Desember, meskipun nihil, tetap harus lapor SPT Masa Desember. Bukti potong PPh 23/26 pun sekarang sudah dibuat secara elektronik melalui e-Bupot bagi pemotong dan wajib pajak. Pelaporan SPT Tahunan juga lebih cepat, aman, nyaman dan tanpa antre menggunakan e-Filing serta apabila lapor secara manual menjadi lebih dekat dengan adanya Mobile Tax Unit dan Kiosk Pajak.

Terakhir, ada 5 (lima) kemudahan daftar pajak. Daftar NPWP tidak memerlukan KTP lagi. Namun, ada syaratnya. Dalam hal data diri/pengurus sudah ada di basis data DJP, baru lah daftar NPWP tidak memerlukan KTP. SKTU/SKDU dapat diganti dengan Surat Pernyataan atas Kegiatan Usaha. Saluran daftarnya pun semakin luas. Jika dulu hanya bisa di KPP/KP2KP atau secara online, kini bisa melalui pihak ketiga yaitu notaris yang telah ditunjuk DJP, melalui DPMTSP Kabupaten/Kota untuk WP Badan Investasi Kriteria Tertentu, dan juga di Mall Pelayanan Publik untuk beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, Batam, dan Banyuwangi. Selanjutnya, kemudahan daftar PKP. Jangka waktu pengukuhan PKP kini cukup 1 hari kerja, penelitian lapangannya baru dilakukan setelah pengukuhan. Selain itu, virtual office juga dimungkinkan untuk digunakan sebagai tempat pengukuhan PKP.

Berbagai kemudahan telah diberikan oleh DJP kepada wajib pajak dalam mengurus pajak, tinggal kita sebagai wajib pajak mau atau tidak memanfaatkan kemudahan ini. Dengan segala kemudahan sudah ada di depan mata masih bilang ngurus pajak itu ribet? Itu mindset kuno, Bung! (*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.