Menyambut Tahun 2024: Tanggung Jawab dan Persiapan yang Diperlukan oleh Wajib Pajak

Oleh: Eko Priyono, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Tahun baru bukan hanya awal dari rentetan hari-hari baru, tetapi juga saat yang penting bagi para wajib pajak untuk mengevaluasi, mempersiapkan, dan memastikan kepatuhan terhadap berbagai kewajiban pajak yang akan dihadapi. Proses ini tidak hanya mencakup perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), melainkan juga melibatkan sejumlah tahapan pelaporan, pembuatan bukti potong, dan pemenuhan berbagai kewajiban pajak. Dalam tulisan ini, kita akan mengupas langkah-langkah esensial yang perlu dipersiapkan oleh wajib pajak dalam menyongsong tahun pajak yang baru.

Pemutakhiran Status Tanggungan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penetapan status wajib pajak dalam perhitungan PTKP bergantung pada keadaan pada awal tahun pajak. Dengan kata lain, wajib pajak diharuskan untuk memperbaharui status tanggungan mereka, terutama bagi karyawan yang memiliki keterkaitan dengan perhitungan PTKP. Langkah ini menjadi krusial sebagai fondasi awal untuk memastikan perhitungan pajak yang presisi.

Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi (PMK 168/2023) menegaskan bahwa PTKP, ditetapkan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Pada Pasal 9 ayat (5), dijelaskan bahwa besarnya PTKP untuk pegawai yang baru tiba dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemutakhiran status tanggungan wajib pajak menjadi langkah yang sangat penting dan harus dilakukan sejak dini.

Lapor SPT PPh 21/26

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh 21/26 menjadi salah satu kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Terutama untuk masa pajak Desember 2023, persiapan harus dilakukan dengan cermat. Hal ini mencakup pengumpulan data, perhitungan pajak karyawan, dan penyusunan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, pembuatan bukti potong 1721-A1 untuk karyawan juga menjadi bagian penting dari persiapan ini. Bukti potong ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak yang sah, tetapi juga menjadi dokumentasi penting bagi karyawan untuk keperluan pribadi mereka.

Menyiapkan Laporan Keuangan

Bagi wajib pajak yang memiliki status sebagai badan usaha, penyusunan laporan keuangan menjadi tahap penting untuk menyusun SPT Tahunan PPh Badan. Laporan keuangan yang akurat dan terstruktur dengan baik akan memudahkan proses pelaporan pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Nomor Seri Faktur Pajak Baru

Bagi wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), persiapan administratif terkait pajak pertambahan nilai (PPN) juga harus diperhatikan. Salah satu langkah yang harus diambil adalah mengajukan permintaan jatah nomor seri faktur pajak (NSFP) untuk tahun yang baru. Proses ini memastikan ketersediaan nomor seri faktur pajak yang akan digunakan selama tahun pajak berjalan. Wajib pajak juga perlu memastikan bahwa mereka telah melaporkan SPT Masa PPN untuk tiga masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya perubahan aturan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak yang mencabut PER-24/PJ/2012, wajib pajak perlu memahami perubahan terbaru terkait pelaporan NSFP. PER-03/PJ/2022 menetapkan bahwa pelaporan sisa NSFP ke KPP tidak lagi berlaku. Bagi PKP, langkah yang perlu diambil adalah dengan menghapus sisa jatah NSFP yang tidak dapat digunakan pada aplikasi e-Faktur. Prosedur ini dapat dilakukan dengan mengakses menu "Referensi" > "Referensi Nomor Faktur" > Memilih range NSFP yang tersisa > Mengklik tombol "Hapus Range Nomor Faktur." Tanpa mengambil langkah ini, wajib pajak berisiko mengalami ketidakberurutan Nomor Faktur Pajak di aplikasi e-Faktur Desktop saat membuat Faktur Pajak baru untuk tahun pajak yang baru.

Kesimpulan

Memasuki tahun pajak baru bukanlah tugas ringan bagi wajib pajak. Persiapan yang teliti menjadi suatu keharusan guna memastikan bahwa kewajiban pajak dapat dipenuhi secara optimal. Dengan melakukan pembaruan pada status tanggungan, menyusun laporan dengan rapi, dan memahami perubahan-perubahan dalam peraturan terkini, wajib pajak mampu menghadapi tahun pajak dengan tingkat keyakinan dan efisiensi yang lebih tinggi. Kejelasan akan seluruh proses ini dan kerjasama dengan pihak yang ahli dalam bidang perpajakan menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran seluruh tahapan. Dengan cara ini, wajib pajak dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung kelangsungan sistem perpajakan dan mewujudkan prinsip keadilan dalam pembangunan negara.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.