Menjaga Pancasila dari Timur Negeri

Oleh: Edmalia Rohmani, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Setelah bebas dari penjajahan pada 17 Agustus 1945, bangsa kita memasuki era mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pondasi utama pilar kebangsaan. Berbagai persoalan timbul untuk menguji relevansi dan kekokohannya di sanubari tiap warga negara. Nilai-nilai Pancasila terancam luntur, terutama di kalangan generasi muda yang tidak lagi mendapatkan doktrin ideologi Pancasila.

Hal ini diperparah dengan terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama di daerah Timur Indonesia. Kondisi ini akan mendorong munculnya bibit-bibit separatisme, terlebih di daerah tapal batas. Pelanggaran batas wilayah negara juga menjadi ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelanggaran ini dapat memicu konflik dengan negara lain.

Susilo Budi Soepandji, dalam bukunya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, memberikan makna yang dalam bagi pengertian NKRI. Salah satu poin penting dalam pengertian tersebut adalah NKRI adalah negara yang memiliki satu kesatuan teritori dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote sesuai UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) pada tahun 1982.

Masalah teritori ini sangat penting sebab menjadi isu utama dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Maka, perhatian serius dalam menangani permasalahan teritorial dan peningkatan ekonomi di daerah perbatasan menjadi prioritas pemerintah yang tidak dapat ditawar lagi.

Pada 9 Mei 2018 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw, Distrik Muaratami, Jayapura. Ini adalah PLBN Terpadu kelima yang diresmikan Presiden dari tujuh pos yang sudah dibangun. Enam PLBN lain yang telah rampung berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat (Entikong, Badau, dan Aruk) dan tiga PLBN lain di Provinsi NTT (Motaain, Motamasin, dan Wini).

Kawasan PLBN Terpadu Skouw memiliki luas area 10,7 Ha dan luas bangunan secara keseluruhan mencapai 7.619 meter persegi. Terdapat beberapa bangunan di dalam kawasan tersebut seperti klinik, gedung imigrasi, pos keamanan, balai karantina, gudang sita, dan gerbang pembatas antara kedua negara. Kawasan yang dibangun sejak Desember 2015 hingga November 2016 dengan anggaran APBN sebesar Rp165,94 miliar ini dapat melayani hingga 480 pelintas per hari.

Urgensi Pembangunan PLBN Skouw

Dengan beroperasinya PLBN Terpadu yang membatasi daerah Skouw-Wutung ini, potensi permasalahan sosial politik yang terjadi di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini akan dapat diminimalisir, bahkan dihentikan. Penjagaan perbatasan negara ini begitu penting sebab daerah ini sering digunakan sebagai tempat pelarian orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum.

Di sisi lain, sebagian kecil kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI masih sering menunjukkan eksistensinya, misalnya dengan melakukan aksi kekerasan bersenjata yang sasarannya adalah aparat TNI atau Polri yang sedang bertugas. Penugasan prajurit ke daerah ini merupakan bentuk pengabdian dan kehormatan terhadap bangsa demi kokohnya persatuan dan kesatuan NKRI.

Dengan garis batas wilayah RI dan Papua Nugini sepanjang 800 kilometer, tidak ada pembatas alam secara fisik. Hal ini memicu masalah kependudukan karena masih ada hubungan kekeluargaan antara warga Indonesia yang mencari nafkah dengan berkebun di wilayah Papua Nugini maupun sebaliknya. Untuk menyelesaikan persoalan ini, diperlukan perhatian serius dari pemerintah kedua negara.

Permasalahan lain yang menjadi ancaman adalah penyelundupan narkotika melalui pintu perbatasan. Semua ancaman disintegrasi bangsa dan aktivitas ilegal ini tentu memerlukan pengawasan dari aparat penjaga keamanan, Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Bea Cukai, dan pihak Imigrasi yang layanan utamanya berada di area BPLN Skouw.

Ciptakan Zona Ekonomi Baru

Dalam pidato pembukaannya, Presiden mengamanatkan agar BPLN ini memberikan manfaat lebih dalam menggerakkan roda perekonomian penduduk lokal. OLeh karena itu, pemerintah menggenjot pembangunan tahap kedua dengan target pembangunan pasar dan area komersial untuk 400 kios, wisma Indonesia, mes pegawai, pos pengamanan perbatasan, serta infrastruktur permukiman, terutama air bersih dengan kapasitas 50 liter per detik.

Desain bangunan yang unik, megah, dan asri menjadi daya tarik baru bagi pengunjung. BPLN ini seketika bertransformasi menjadi destinasi wisata andalan di ujung timur negeri. Kawasan yang dulu menyeramkan sebab sering menjadi lokasi penembakan kini dibanjiri lebih dari seribu pelancong pada hari-hari libur. Angka ini akan bertambah pada hari pasar tradisional kedua negara, yaitu setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Pengunjung yang melintas PLBN ini terbagi atas beberapa jenis, yaitu pengunjung yang melintas menggunakan paspor, warga  lokal yang menggunakan kartu kuning pada hari pasar, dan pengunjung dari Papua Nugini yang hanya berwisata di sekitar bangunan PLBN.

Desain PLBN Skouw mengadaptasi bentuk bangunan khas Rumah Tangfa, rumah pesisir di Skouw yang memiliki atap berbentuk perisai dan dua ruang panjang untuk berkumpul. Penggunaan ornamen lokal serta penerapan prinsip bangunan hijau menambah daya tarik kawasan ini. Pemilihan tanaman Pasifik, seperti pinang, puring, dan lainnya sengaja dilakukan agar pengunjung yang berasal dari negara tetangga merasa berada di rumahnya sendiri. Patung burung garuda yang bertengger di atas monumen di depan lokasi PLBN menjadi objek terfavorit pengunjung untuk berswafoto.

Formulasi Tepat

Perdagangan dan pariwisata adalah formulasi yang tepat dalam menciptakan Zona Ekonomi baru. Menyulap wajah pos perbatasan sehingga dapat menjadi beranda Indonesia yang menarik wisatawan sekaligus menggerakkan roda perekonomian melalui Pasar Skouw yang berada tak jauh dari lokasi perbatasan. Harga yang lebih murah dan jenis yang lebih beragam menjadi penyebab utama warga Papua Nugini lebih memilih berbelanja di Skouw daripada di negara mereka sendiri. 

Selain itu, penggunaan kartu kuning sebagai kartu khusus pengganti paspor yang digunakan saat hari pasar memberikan kemudahan tersendiri bagi warga lokal Papua Nugini yang tinggal di wilayah Wutung sebagai daerah perbatasan. Ini adalah kesepakatan yang dibuat antara RI dengan Papua Nugini untuk memberikan kemudahan akses bagi penduduk setempat. Warga lokal asal Skouw yang akan berkunjung ke Papua Nugini sendiri dapat menggunakan kartu merah.

Peningkatan aktivitas perdagangan dan perbaikan layanan ekspor-impor sebagai salah satu fasilitas utama BPLN diharapkan mampu menambah devisa dan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Peran Pajak dalam Mengokohkan Kedaulatan Negara

Pembangunan BPLN Skouw sebagai salah satu penjaga perbatasan NKRI merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila terutama Sila Ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Keberadaannya membangkitkan Butir-Butir Sila Ketiga, yaitu pada Butir ke-:

3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa;

4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia;

5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika; dan

7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 

Hal ini tentu saja tidak akan terjadi tanpa kontribusi positif dari seluruh warga negara Indonesia yang taat membayar pajak, sebab sumber pendanaan inilah yang menopang lebih dari 85% anggaran pembangunannya. Gaji dan tunjangan sebagai penghasilan yang diterima oleh aparatur untuk mengelola dan menjaga daerah perbatasan juga sebagian besar berasal dari pajak. 

Melalui kesadaran atas manfaat pajak yang begitu luas bagi keutuhan dan kedaulatan NKRI, dapat disimpulkan bahwa pajak berperan penting dalam mengokohkan, menjaga, merawat, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Memperingati Hari Lahir Pancasila di tahun ini, mari bersatu-padu dan bergotong-royong membangun negeri. 

Dari ujung Barat hingga Timur NKRI, kita pekikkan bersama-sama slogan, "Kami Cinta Pancasila, Kami Sadar dan Taat Membayar Pajak!" (*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.