Menggali Kebijaksanaan Lokal dari Makassar: Pentingnya U'rangi Pajak

Oleh: Mustakim, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Kata “u’rangi” berasal dari Suku Makassar. U’rangi mengandung arti sadar, ingat kembali, ingat kepada. Ia sering disebutkan pada saat sebelum terjadinya peristiwa, pada saat terjadinya peristiwa, maupun setelah terjadinya peristiwa. Sebagai contoh “angngu’rangiko mange ri amma’nu saba iya anjo anglasukangko” yang artinya “ingat mamamu karena dia yang telah melahirkanmu”. Nah, apa kaitan antara kata u’rangi dengan pajak? Kenapa kita harus sadar akan pajak?

Sekali lagi, u’rangi mengandung arti sadar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sadar mengandung arti 1. Insaf; merasa; tahu dan mengerti; 2. ingat kembali; siuman; 3. bangun (dari tidur). Sedangkan kesadaran artinya 1. keinsafan; keadaan mengerti; 2. hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang; - dari sisi hukum hukum: 1 kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada; 2 kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum (https://kbbi.web.id/sadar).

U’rangi pajak berarti kesadaran (ber)pajak. Kesadaran tentang pajak tidak timbul dengan sendirinya pada saat kita telah memasuki dunia usaha maupun pekerjaan, kesadaran pajak bukan pemberian atau warisan dari nenek moyang kita terdahulu, kesadaran pajak harus ditanamkan  sejak usia dini dan terus dipupuk walaupun telah memasuki dunia usaha ataupun pekerjaan.

Tanamkan Kesadaran Pajak

Menenamkan kesadaran pajak bukanlah hal yang mudah, apalagi harus dimulai sejak usia dini. Menanamkan kesadaran pajak bukan hanya tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan saja, melainkan tugas dari kita semua seluruh rakyat Indonesia. Uraian berikut ini merupakan alasan, mengapa kesadaran pajak harus ditanamkan.

1. Wujudkan Visi “Indonesia Emas 2045”

(https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5196/wujudkan-visi-indonesia-emas-2045-pemerintah-luncurkan-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-rpjpn-2025-2045)

Dalam Siaran Pers Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor HM.4.6/206/SET.M.EKON.3/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Wujudkan Visi “Indonesia Emas 2045”, Pemerintah Luncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Presiden Jowo Widodo berpesan, “Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dibutuhkan, sangat dibutuhkan, smart execusion. Dan dibutuhkan smart leadership, oleh strong leadership, yang berani dan pandai mencari solusi, dan yang punya nyali.” Namun demikian, Indonesia tetap perlu bersiap menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul, yang terkait dengan peningkatan produktivitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan produktivitas modal, perubahan iklim, hingga tantangan stabilitas global ke depan yang semakin dinamis.

Terkait SDM pada Indonesia Emas 2045, generasi muda saat ini merupakan generasi penerus bangsa yang akan memegang estafet Pembangunan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu salah satu bekal bagi generasi muda saat ini adalah pemahaman tentang pentingnya pajak bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

2. Peran Penerimaan Perpajakan dalam APBN

Pemerintah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mencapai kesepakatan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 harus tetap menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada penyampaian Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 ini dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 21 September 2023 di Jakarta. Pendapatan Negara tahun 2024 diestimasi sebesar Rp2.802,3 triliun, dengan sumber terbesar dari dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492 triliun. Upaya optimalisasi pendapatan negara dilakukan, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat, serta aspek keadilan dalam sistem perpajakan. (https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2023/09/21/4463-sah-apbn-2024-resmi-meluncur)

Jika kita melihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (UU APBN 2024), 82,43% dari target pendapatan negara tahun 2024 adalah bersumber dari penerimaan perpajakan (dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak/DJP bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/DJBC).

Pada APBN Tahun 2023, pendapatan negara sebesar Rp2.463,02 triliun dan 82,06% darinya dari penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp2.021,22 Triliun. Kalau kita menengok postur APBN tahun-tahun sebelumnya, akan kita temui pola yang paralel. Misalnya, pada APBN Tahun 2022, pendapatan negara sebesar Rp2.266,20 triliun dan 78,72% darinya merupakan penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp1.783,99 triliun.

Jika melihat tren penerimaan perpajakan dalam APBN setiap tahunnya, hal ini mencerminkan bahwa penerimaan perpajakan memegang peranan yang sangat penting dalam pendapatan negara, di mana ia digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran/belanja negara.

3. Pembukaan UUD 1945

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Salah satu fungsi dan tujuan pajak adalah sebagai wujud penjabaran Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejumlah Program

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam hal ini DJP telah melakukan berbagai kegiatan dan Upaya dalam menanamkan kesadaran perpajakan kepada rakyat Indonesia, antara lain:

1. Kemenkeu Mengajar. Kemenkeu Mengajar merupakan kegiatan mengajar selama satu hari di sekolah oleh relawan dari Kementerian Keuangan. Kegiatan Kemenkeu Mengajar  mencakup jenjang di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, serta Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).
2. Pajak Bertutur, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pegawai DJP untuk menanamkan kesadaran pajak kepada insan pendidikan, baik itu peserta didik, guru, maupun dosen di masing-masing sekolah atau universitas.
3. Inklusi Pajak, yaitu edukasi pajak kepada masyarakat terkait kesadaran pajak yang terintegrasi dan terinternalisasi dalam suatu bagian dari media atau kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang disebut Mitra Inklusi.
4. Relawan Pajak. Relawan Pajak adalah suatu program dari DJP dalam rangka edukasi perpajakan melalui pihak ketiga yang bekerjasama dengan Organisasi Mitra/Tax Center dan melibatkan Mahasiswa serta Non-Mahasiswa sebagai aktor pematerinya.
5. Bussiness Development Service (BDS), adalah program DJP terkait pemberian pelatihan dan bimbingan perpajakan dalam program pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM bakal mempelajari materi perpajakan, pembukuan, pencatatan, financial planning, marketing, atau materi lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta pembinaan UMKM.
6. DJP juga membuka selebar-lebarnya bagi insan pendidikan yang ingin berkunjung ke instansi DJP guna mengenal perpajakan lebih jauh.
7. DJP juga mempunyai Perpustakaan yang terbuka untuk umum.
8. Ruang Belajar, yaitu belajar pajak kapan pun dan di mana pun yang dapat diakses melalui djplearning.pajak.go.id

U’rangi pajak atau kesadaran pajak sangatlah penting untuk ditanamkan kepada generasi muda sejak dini, menanamkan kesadaran pajak bukanlah hal yang instan yang hanya dilakukan sekali atau dua kali saja, tetapi harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus sehingga tujuan negara untuk mensejahterahkan rakyat bisa terwujud.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.