Mengenal NITKU, Pengganti NPWP Cabang?

Oleh: Deanova Sabila, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai tanda pengenal dalam menjalankan kewajiban perpajakan, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau biasa disingkat NPWP adalah hal pertama yang harus Anda perhatikan. NPWP digunakan dalam melaksanakan berbagai hak dan kewajiban perpajakan ataupun kebutuhan administratif lain selain yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. 

Selain itu, bagi Anda yang memiliki usaha di beberapa lokasi berbeda, pasti sudah tidak asing dengan NPWP Cabang. NPWP Cabang diberikan bagi tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak yang tidak dapat menggunakan NPWP Pusat.   

Namun, semua itu telah berubah sejak adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang salah satunya menghapus keberadaan NPWP Cabang. Dalam PMK ini diperkenalkanlah NITKU sebagai ‘pengganti’ NPWP Cabang.  

Apa itu NITKU? 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah disebutkan bahwa NITKU atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha adalah nomor identitas yang diberikan untuk tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.  

Berdasarkan definisi NITKU tersebut, apabila kita bandingkan dengan definisi NPWP Cabang maka akan terlihat perbedaannya. Pada definisi NITKU, sudah tidak ada lagi kalimat ‘untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiba perpajakan’. Sehingga dapat disimpulkan bahwa NITKU ini sebatas nomor identitas untuk membedakan transaksi yang dilakukan antar cabang.  NITKU sendiri terdiri dari 16 digit NPWP Pusat dan 6 digit urutan cabang. Nomor urut antarcabang ini akan di-generate secara otomatis melalui sistem DJP. 

Kewajiban Perpajakan NITKU 

“We can’t make paying taxes pleasant, but at least we can make it simple.” Begitulah slogan The Algemene Fiscale Politiek, otoritas perpajakan Belanda alias ‘DJP’-nya Belanda. Di seluruh penjuru dunia manapun, ternyata tidak ada orang yang suka membayar pajak. Namun, dengan proses yang lebih sederhana, tentunya akan memudahkan masyarakat dan mendorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal inilah yang menjadi tugas besar bagi penyelenggara negara termasuk Indonesia. 

Dalam rangka mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Direktorat Jenderal Pajak juga telah melaksanakan berbagai kebijakan yang meyederhanakan proses administrasi. Perubahan NPWP cabang menjadi NITKU, salah satunya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah NPWP badan yang memiliki banyak cabang dengan melaksanakan kewajiban pajaknya secara terpusat.  

Berbeda dengan NPWP Cabang, NITKU hanya merupakan nomor identitas dan tidak memiliki kewajiban perpajakan. Semua kewajiban perpajakan seperti penyetoran, pembuatan bukti potong dan faktur pajak serta pelaporan nantinya menggunakan NPWP Pusat. Sehingga diharapkan dapat mempermudah administrasi dan meringkankan biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak. 

Namun, sebagai identitas cabang, NITKU juga masih diperlukan. NITKU digunakan dalam pembuatan faktur, bukti potong, dan SPT sebagai bagian dari data yang diperlukan selain NPWP Pusat sebagai data utama. Sebagai detail, NITKU digunakan untuk membedakan cabang mana yang melakukan transaksi. Selain itu, nantinya pusat dapat memberikan penambahan akses aplikasi bagi penanggung jawab masing-masing tempat kegiatan usaha dalam rangka pembuatan bukti potong. 

Cara Memperoleh NITKU

Implementasi Peraturan Menteri ini sendiri dilakukan secara bertahap. Bagi Wajib Pajak Cabang yang telah diterbitkan NPWP Cabang sebelum NITKU berlaku, akan diberikan NITKU secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk saat ini, pengecekan NITKU bagi yang sebelumnya telah memiliki NPWP Cabang dapat dilakukan melalui akun djponline atau dapat menghubungi langsung ke kantor pajak terdaftar. 

Sementara itu, bagi cabang baru akan di-generate NITKU secara otomatis. Nantinya apabila telah berlaku implementasi penuh, NPWP pusat dapat menambahkan sendiri cabangnya dan DJP akan meng-generate nomor NITKU. Adapun saat ini, masih dalam masa peralihan sehingga pendaftaran NPWP cabang masih dapat dilakukan. 

Pada 28 Juni 2024 juga telah dirilis Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Format 16 (enam belas) Digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam Layanan Administrasi Perpajakan. Pada perdirjen tersebut disebutkan beberapa layanan yang telah dapat digunakan menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU. Sedangkan NPWP 15 digit yang telah dimiliki juga masih dapat digunakan. Implementasi ini tentunya akan terus dikembangkan secara bertahap pada aplikasi-aplikasi lain. 

Pada akhirnya, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Keseriusan Direktorat Jenderal Pajak dalam membawa perpajakan Indonesia menuju yang lebih baik, dilakukan dengan satu persatu memperbaiki sistem administrasinya. Kemudahan pelaksanaan kewajiban pun diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak hingga tentunya meningkatkan penerimaan pajak. 

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.