Kini Pembaruan Sertifikat Elektronik Kedaluwarsa Sangat Mudah

Oleh: I Nengah Brate, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Sejak 1 Oktober 2020, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak secara elektronik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi memberlakukan layanan e-Faktur 3.0 yang merupakan pembaruan dari e-Faktur 2.2. Layanan e-Faktur 3.0 ini mempermudah PKP dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai secara lengkap, benar, dan jelas

E-Faktur adalah faktur pajak elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Dalam pembuatan e-Faktur dan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) membutuhkan sebuah sertifikat yang bernama sertifikat elektronik.

Secara sederhana, sertifikat elektronik (digital certificate) adalah sertifikat yang bersifat elektronik, memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak yang ada di dalam transaksi elektronik yang diberikan langsung oleh DJP atau penyelenggara sertifikasi elektronik kepada PKP. Sertifikat elektronik ini berfungsi untuk memvalidasi atau memverifikasi PKP terhadap kebenaran informasi elektronik yang disampaikan ke DJP.

MASA PAKAI 

Sertifikat elektronik ini memiliki masa kedaluwarsa yakni selama dua tahun dihitung sejak tanggal sertifikat dikeluarkan atau diterbitkan oleh DJP. Apabila masa berlaku sertifikat elektronik ini sudah kedaluwarsa, PKP wajib mengajukan kembali sertifikat elektronik yang baru ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

Jika tidak membarui sertifikat elektronik setelah masa berakhir, maka dapat dipastikan autentikasi sertifikat yang bersifat elektronik di aplikasi e-Faktur tidak dapat dilakukan. Hal tersebut menyebabkan proses unggah data di e-Faktur tidak akan berhasil. Oleh karena itu, proses perpanjangan atau pembaruan sertifikat elektronik sebelum masa kedaluwarsa menjadi sangat penting untuk keberlangsungan penggunaan e-Faktur dan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dalam e-Nofa.

Untuk mengetahui masa berlakunya sertifikat elektronik e-Faktur juga sangat mudah. PKP dapat mengetahui masa berlakunya dengan mengecek menu control panel pada browser yang digunakan. Dalam control panel, wajib pajak masuk ke bagian internet options dan masuk lagi ke tab content. Dalam tab content tersebut tertera tautan certificates yang memuat informasi mengenai tanggal sertifikat elektronik harus dibarui.

PEMBARUAN KINI MUDAH

Menghadapi era modernisasi seperti sekarang, kecepatan pelayanan sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Wajib pajak selalu ingin dimudahkan dalam hal pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan pajak. Permintaan kembali atau pembaruan sertifikat elektronik kedaluwarsa dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang, kini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat secara daring (online).

PKP tidak perlu keluar rumah apalagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan urusan perpajakan ini. Selain menghemat waktu dan tenaga, PKP juga dapat tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah yakni mengurangi bepergian keluar rumah dan menghindari kerumunan massa.

Permohonan permintaan perpanjangan sertifikat elektronik harus diajukan langsung oleh pengurus yakni direktur atau orang yang namanya tertera di dalam akta pendirian usaha PKP.  Pengurus dalam ketentuan pengajuan sertifikat elektronik adalah orang yang memiliki kewenangan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Nama pengurus PKP juga harus tertera pada SPT Tahunan PPh Badan tahun terakhir.

Langkah pertama dalam proses permintaan kembali atau pembaruan sertifikat elektronik kedaluwarsa adalah PKP mengajukan permohonan sertifikat elektronik melalui login di laman efaktur.pajak.go.id. Kemudian PKP menginput passphrase pada laman e-Nofa. Jika proses ini sudah selesai, PKP dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak terdaftar melalui saluran telepon, surat elektronik (email), atau aplikasi pengiriman pesan untuk mendapatkan persetujuan dari petugas khusus yang akan melakukan validasi identitas PKP.

Petugas khusus ini akan membutuhkan beberapa data yakni:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, dan alamat tempat tinggal/kedudukan;
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) (bagi PKP Orang Pribadi) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mengajukan (bagi PKP Badan);
3. Paspor dan nomor Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dalam hal wajib pajak merupakan Warga Negara Asing;
4. Nomor telepon/nomor handphone yang terdaftar di akun pajak; dan
5. Alamat pos elektronik (email) yang terdaftar di akun pajak.

Dalam hal petugas khusus telah meyakini kebenaran identitas PKP melalui proses proof of record ownership (PORO), petugas khusus akan melakukan persetujuan pemberian sertifikat elektronik dan PKP dapat mengunduh sertifikat elektronik pada laman e-nofa. Semudah itu proses permintaan kembali atau pembaruan sertifikat elektronik kedaluwarsa.

Setelah pembaruan sertifikat elektronik, PKP tidak perlu lagi melakukan registrasi ulang pada aplikasi e-Faktur atau mengganti aplikasi e-Faktur. PKP hanya perlu menghubungkan patch sertifikat elektronik yang sudah diperbarui dengan aplikasi e-Faktur. Data-data yang ada sebelumnya juga tidak akan hilang ketika sertifikat elektronik telah diperbarui.

Dari prosedur di atas, dapat disimpulkan bahwa PKP akan sangat dimudahkan dalam permintaan kembali atau pembaruan sertifikat elektronik kedaluwarsa dibandingkan dengan kondisi masa lalu. Terobosan yang saat ini dilakukan DJP dirasa sudah tepat sasaran di tengah situasi pandemi Covid-19. Setelah memahami aturan perpajakan terbaru mengenai ketentuan permintaan kembali sertifikat elektronik kedaluwarsa, tentunya akan memudahkan Anda dalam pembaruan sertifikat elektronik kedaluwarsa Anda. Ayo tunggu apalagi, segera urus sertifikat elektronik Anda sebelum berakhir masa berlakunya. Lebih awal, pasti lebih nyaman.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi di mana penulis bekerja.