Hikmah di Balik Perpanjangan Implementasi NPWP 16 Digit

Oleh: Sri Hartati Gultom, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperpanjang waktu persiapan penerapan pengunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) format 16 digit. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (selanjutnya disebut PMK 136/2023). Dijelaskan bahwa wajib pajak masih dapat menggunakan NPWP 15 digit yang saat ini digunakan dalam rangka pelaksanaan hak dan penyelesaian kewajiban perpajakan sampai dengan 30 Juni 2024.  Dalam PMK 136/2023 diatur bahwa penerapan NPWP dengan format 16  digit akan dimulai pada 1 Juli 2024. Sampai dengan akhir Juni 2024 seluruh pihak baik wajib pajak maupun layanan administrasi yang membutuhkan data NPWP diharapkan memastikan telah memiliki NPWP format 16 digit.

NPWP format 16 digit wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). DJP mendorong wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk dengan status NIK belum dipadankan, untuk segera melakukan pemadanan NIK. Secara teknis wajib pajak orang pribadi penduduk dapat melakukan pemadanan NIK dan NPWP di akun DJP Online. Proses tersebut dilakukan dengan membuka akun DJP Online, memilih Menu Profil, menginput NIK dan mengajukan permintaan validasi serta menyelesaikan proses pemadanan dengan mengklik ubah data profil. DJP mengaktivasi NIK dengan menyatakan status NIK valid dan menetapkan NIK tersebut sebagai NPWP format 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi penduduk.

Beberapa Contoh Penyebab Belum Valid

Apabila tidak berhasil saat proses validasi NIK, wajib pajak akan diberi notifikasi bahwa wajib pajak harus menghubungi Kantor Pelayanan Pajak terdaftar untuk memastikan jenis data yang memerlukan penyesuaian. Data yang memerlukan penyesuaian untuk dilakukan perubahan misalnya NIK telah terdaftar dengan NPWP yang berbeda. Pendaftaran NPWP lebih dari satu kali dengan menggunakan NIK yang sama telah menyebabkan wajib pajak memiliki NPWP ganda. Hal ini membutuhkan penghapusan oleh DJP.

Proses validasi gagal lainnya juga dapat terjadi oleh karena perbedaan nama wajib pajak antara sistem Direktorat Jenderal Pajak dengan data NIK yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). Misalnya, sekali lagi hanya contoh dan bukan nama sebenarnya, wajib pajak terdaftar dengan nama Mochamad Natsir namun di KTP nama wajib pajak adalah M. Natsir maka KPP terdaftar akan mengubah nama wajib pajak pada sistem DJP menjadi M. Natsir. Hal tersebut mewujudkan integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakanan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Perpanjangan

Perpanjangan waktu persiapan penerapan penggunaan NPWP dengan format 16 digit diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak yang terkait.  Tidak hanya oleh wajib pajak, tetapi juga pihak lain yang mengharuskan data NPWP sebagai bagian dari layanan administrasi. Perpanjangan waktu persiapan penggunaan NPWP juga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain yang menggunakan NPWP sebagai bagian dalam layanan administrasinya untuk melakukan penyesuaian. Layanan-layanan administrasi pihak lain yang dimaksud antara lain pencairan dana pemerintah, layanan ekspor dan impor, layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya, layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha, layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan DJP dan layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.

Sampai dengan 30 Juni 2024 seluruh layanan administrasi pihak lain masih dapat mengunakan NPWP dengan 15 digit untuk memastikan kesiapan sistem administrasi untuk menggunakan NPWP format 16 digit pada 1 Juli 2024 .

Proses perubahan NPWP format 15 digit saat ini menjadi NPWP format 16 digit dapat dilakukan DJP berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Permohonan wajib pajak dapat dilakukan oleh pihak lain dengan pengajuan permintaan pemadanan kepada DJP secara elektronik. Permintaan tersebut paling sedikit memuat nama wajib pajak serta data NPWP format 15 digit termasuk NPWP cabang, dan/atau NIK dari wajib pajak yang ingin diubah.

Pemadanan NIK oleh wajib pajak yang merupakan penduduk juga termasuk dalam bagian permohonan wajib pajak yang direspons langsung oleh DJP saat pernyataan status valid atas NIK. Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan menjadi NPWP dengan format 16 digit secara jabatan terlihat pada penambahan angka 0 (nol) secara langsung pada digit pertama NPWP 15 digit yang saat ini digunakan bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Berbeda dari wajib pajak cabang, DJP akan memberikan Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) secara otomatis di akun DJP Online.

Akhirnya, perpanjangan waktu penerapan sampai dengan 30 Juni 2024 dapat dilihat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas administrasi perpajakan untuk dilaksanakan dengan lebih pruden dan lebih antisipatif. Dalam Mari sukseskan reformasi perpajakan dengan perbaikan data berupa penggunaan NPWP format 16 digit sebelum 1 Juli 2024.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.