Guru : Berapa Pajak Yang Kau Berikan Untuk Negaramu

Oleh: Wasiati , pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Tanggal 25 November merupakan Hari Guru Nasional. Pemerintah menetapkan hari saat dibentuknya PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) tanggal 25 November 1945 sebagai Hari Guru untuk menghormati perjuangan para guru. Seperti peringatan hari guru tahun 2023, ini di berbagai sekolah banyak para guru melakukan berbagai macam kegiatan untuk memperingatinya dan tidak sedikit papan bunga ucapan terlihat di depan bangunan sekolah. 

“Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” itulah sebutan untuk  yang memiliki arti sebagai guru yang berani dan rela berkorban tanpa memikirkan imbal balik apa pun. Mereka tampak mengabdi tanpa mengharapkan penghargaan yang diberikan yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan ­bidang pendidikan yang tentunya bermanfaat besar bagi bangsa dan negara. Peranan guru sangat penting dalam mendidik dan memajukan generasi bangsa, sebab guru sebagai teladan bagi peserta didik harus memiliki sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan dan idola dalam seluruh segi kehidupannya  Ada pepatah Jawa yang mengatakan Guru “digugu lan ditiru” artinya seorang guru itu dapat dipercaya untuk  diikuti dan diteladani.

Dalam  bahasa Sansekerta guru berasal dari gabungan dua suku kata, yaitu Gu dan Ru. Gu memiliki arti kegelapan dan Ru berarti cahaya. Kedua kata tersebut memiliki arti yang berlawanan. Tetapi jika digabungkan  kedua kata itu akhirnya membentuk sebuah makna bahwa guru adalah orang yang mampu membawa cahaya dalam kegelapan. Artinya, guru ini dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan akan suatu hal dan memberikannya ke orang lain dan  pengetahuan tersebut digunakan untuk menghempaskan kebodohan yang ada. 

Honor Sebulan

Saya mendengar cerita pada saat melayani wajib pajak di helpdesk. Seorang bapak yang berpenampilan biasa tetapi nampak kelihatan rapi datang dan hendak menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang sudah terlambat disampaikan karena melewati batas akhir penyampaian SPT tahunan tahun 2022, yaitu tanggal 31 Maret 2023.  Ternyata bapak ini adalah seorang guru. Untuk membantu penyampaian laporan SPT tahunan, pertanyaan seputar penyampain laporan pun berlangsung termasuk berapa penghasilan sebulan. Bapak Guru ini menyampaikan penghasilannya satu bulan 400 ribu rupiah, itu pun dibayarnya dari dana Bantun Operasional Sekolah (BOS) dan dibayarkan saat dana BOS sudah turun. Terlintas dalam pikiran, Rp400 ribu dan harus menunggu tiga bulan sekali baru dibayarkan. Angka ini tentu tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu mengapa Bapak Guru ini masih tetap bertahan untuk menjadi guru honorer di sebuah Sekolah Dasar Negeri di desanya? Apakah hanya punya keinginan untuk mengabdi kepada negara menjadi seorang guru? Ataukah mungkin pekerjaan menjadi guru dianggapnya lebih baik daripada profesi lainnya yang dianggap sebagai pekerjaan kasar, yang penghasilannya lebih besar?

Selesai membantu penyampain laporan SPT Tahunan dan melakukan pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), saya pun menyarankan kepada Bapak Guru  untuk mengajukan permohonan non-efektif karena penghasilannya masih di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp54 juta setahun untuk wajib pajak lajang. Dengan tersenyum dan mengucapkan terima kasih, Bapak Guru mengatakan bahwa NPWP-nya biar tetap aktif saja karena sedang mengurus  persyaratan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia lantas menyodorkan selembar kertas Surat Keputusan Pengangkatan PPPK yang di dalamnya tercantum nominal pembayaran yang angkanya bertambah satu digit dari penghasilannya sebelumnya. Namun, tetap saja masih di bawah PTKP.

Tunjangan Sertifikasi Guru

Untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik, pemerintah memberikan tambahan penghasilan bagi guru dalam bentuk Tunjangan Profesi Guru atau lebih dikenal dengan TPG. TPG  ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Tunjangan ini juga dikenal dengan istilah Tunjangan Sertifikasi Guru, yaitu dana tunjangan yang disalurkan kepada para guru yang telah mengantongi sertifikat keahlian atau profesionalnya yang didapatkan dari perguruan tinggi. Tunjangan ini berlaku untuk semua guru yang berstatus baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS yang telah lolos dalam program sertifikasi. Tunjangan Sertifikasi Guru dibayarkan pemerintah dengan nilai tunjangan sebesar satu kali gaji pokok guru PNS per bulan sesuai dengan golongannya dan untuk guru non-PNS besarannya merujuk aturan tersendiri  Namun, sebagaimana penghasilan lainnya, tunjangan ini pun tetap dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Aspek Perpajakan

Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri maka akan dikenai PPh Pasal 21

Tunjangan profesi guru ini termasuk penghasilan berupa penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan.

PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud bersifat final dengan tarif sebagai berikut:

a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I  dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota Polri Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya

b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota Polri Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya

c.  sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Sekarang bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 untuk penghasilan  tunjangan sertifikasi guru untuk guru yang berstatus non-PNS?

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Ketentuan tersebut berbunyi "Tunjangan Profesi bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil".  

Penghasilan sebagaimana yang diterima guru yang bukan PNS adalah penghasilan orang pribadi subjek pajak dalam negeri dan merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Guru yang bukan PNS akan dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

a. sampai dengan Rp60.000.000,00 sebesar  5% (lima persen)

b. di atas Rp 60.000.000,00) sampai dengan Rp 250.000.000,00 sebesar 15% (lima belas persen)

c. di atas Rp250.000.000,00) sampai dengan Rp500.000.000,00 sebesar  25% (dua puluh lima persen)

d. di atas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 sebesar 30% (tiga puluh persen)

e. di atas Rp5.000.000.000,00 sebesar 35%  (tiga puluh lima persen)  

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.