E-Pbk : Paperless, Traceable, Downloadable

Oleh: Santi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

“Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kalau tempatnya diskon, itu namanya department store.”  Kira-kira demikian gurauan ala Bapack-Bapack.

Sistem self assessment dalam perpajakan yang diterapkan di Indonesia, pada dasarnya memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Namun, dalam praktiknya di lapangan, banyak kesalahan yang dilakukan wajib pajak terutama dalam menyetorkan pajak yang terutang tersebut. Antara lain salah dalam memilih kode Mata Anggaran Pajak (MAP), kode Jenis Setoran (KJS), ataupun salah dalam memilih masa pajak yang sesuai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki data setoran yang masih belum sesuai tersebut, lewat permohonan  pemindahbukuan (Pbk). Di dalam PMK, tersebut diatur bahwa wajib pajak yang setorannya terdapat kesalahan tersebut dapat mengajukan permohonan tertulis dan disertai dengan lampiran bukti penerimaan negara yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Permohonan Pbk secara manual ini disampaikan secara langsung via loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau via pos  atau jasa pengiriman tercatat. Sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-36/PJ/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan Bidang Perpajakan, jangka waktu penyelesaian layanan permohonan Pbk diproses selama 21 hari setelah dokumen diterima Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara lengkap.

Berulang dan acapkali kasus kesalahan setor ini terjadi, pun dari wajib pajak yang berbeda-beda, tak ayal menambah volume pekerjaan administrasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Waktu standar penyelesaian layanan Pbk pun hampir mendekati 21 hari kerja. Hal itu tentu saja makin menambah beban administrasi KPP dan membuat wajib pajak yang mengajukan permohonan Pbk terpaksa menunggu cukup lama untuk mendapatkan keputusan dari permohonan yang diajukan. Sementara, hasil dari Bukti Pbk tersebut sangat diperlukan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) di masa tersebut, misalnya.

Hal inilah yang mendasari DJP sejak 12 Desember 2022 merilis layanan electronic PBK atau e-Pbk. E-Pbk yang diajukan via laman djponline.pajak.go.id ini diharapkan semakin mempermudah wajib pajak untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan secara elektronik. Layanan ini pun semakin diperbarui dengan diluncurkannya e-Pbk Versi 2, pada pertengahan November 2023.

Dengan mengajukan permohonan pemindahbukuan lewat elektronik, wajib pajak mendapat banyak keunggulan, antara lain:

1. Paperless

Tidak perlu datang ke kantor pajak atau mengirimkan permohonan via pos. Cukup masukkan data yang diperlukan lewat menu e-PBK pada akun DJP Online masing-masing.

2. Traceable

Progres pengerjaan e-PBK dapat dipantau langsung oleh wajib pajak.

3. Downloadable

Apabila e-PBK telah terpantau selesai, wajib pajak dapat langsung mengunduh hasil pemindahbukuan berupa Surat Keterangan Pbk dengan barcode.

Sebegitu mudah dan cepatnya dalam melakukan permohonan Pbk, tentunya akan sangat mendukung mobilitas urusan perpajakan di era transformasi digital. Namun, bagi wajib pajak yang ingin mengajukan pemindahbukuan via e-Pbk , mohon dapat memperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Beberapa rambu tersebut antara lain:

(1) Sebelum menggunakan aplikas ini, harap mengaktivasi fitur layanan e-Pbk di menu profil DJP Online  masing-masing;

(2) e-Pbk terbatas hanya untuk NTPN yang belum diperhitungkan di SPT; dan

(3) Wajib Pajak yang mengajukan e-Pbk, sudah harus memiliki sertifikat elektronik sebagai otorisasi tanda tangan elektronik atau memilih menggunakan kode verifikasi via email yang diinput pada  form permohonan Pbk.

Sebagai pengembangan dari e-Pbk versi 1, E-Pbk versi 2 memiliki beberapa keunggulan. Beberapa diantaranya yang menjadi:

(1) Pbk dapat dilakukan antar-Nomor Pokok Wajib Pajak;

(2) Pbk dari Bukti Pbk;

(3) Pbk ke Produk hukum dengan kode jenis setoran 5xx, 6xx, atau hasil pemungutan 9xx;

(4) Permohonan e-Pbk kini dapat melampirkan dokumen pendukung;

(5) Permohonan e-Pbk dapat dilakukan dengan tanpa sertifikat elektronik, cukup dengan kode verifikasi;

(6) Data Permohonan e-Pbk dapat disimpan sebagai draft; dan

(7) Terdapat petunjuk penggunaan (user manual) untuk wajib pajak yang masih membutuhkan bantuan/panduan dalam mengajukan e-Pbk.

Selanjutnya, pembayaran yang dapat dilakukan Pbk akan dilakukan validasi oleh sistem dengan mempertimbangkan lima hal, yaitu eksistensi data pembayaran sesuai dengan pemilik pembayaran; belum pernah digunakan untuk permohonan penelitian formal Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPHTB); belum pernah digunakan pada pembayaran e-faktur, e-bupot 23/26, e-bupot unifikasi dan e-bupot instansi pemerintah; masih memiliki nilai sisa pembayaran (jika sebagian pembayaran dipindahbukukan); dan bukan merupakan pembayaran dengan kombinasi kode akun pajak dan KJS (411127-427, 411128-428, xxxxxx-3xx, xxxxxx-5xx). 

Dengan banyaknya keuanggulan dan keuntungan yang diberikan di E-Pbk versi 2, baik bagi wajib pajak maupun fiskus, sudah selayaknya program ini didukung luas oleh para pemangku kepentingan. Para wajib pajak yang selama ini belum tahu tentang e-Pbk, perlu disosialisasi secara masif via layanan konsultasi di KPP, banner di tempat umum dan konten-konten edukasi tentang e-Pbk. Penerapan E-Pbk ini sangat selaras dengan pemberlakuan sistem Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan di tahun 2024 yang sangat mendukung transformasi digital di DJP.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.