Batasi Pembuatan NPWP

Oleh: Ridho Alghifari, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Ada puluhan wajib pajak yang datang setiap hari ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sendawar. Sebagian besar wajib pajak yang ingin membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mereka membuat NPWP untuk memenuhi persyaratan administrasi kredit dan sebagian lainnya membuat NPWP untuk melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran kerja. Hanya sedikit masyarakat yang datang membuat NPWP bukan atas pemenuhan persyaratan yang harus mereka lengkapi.

Kemudahan dalam membuat NPWP baik secara daring melalui laman ereg.pajak.go.id maupun dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama maupun KP2KP terdaftar membuat sebagian masyarakat menyepelekan NPWP. Apalagi pembuatan NPWP gratis dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengurusnya.

Wajib pajak cukup datang membawa persyaratakan ke KPP Pratama maupun KP2KP dan di hari itu juga kartu NPWP dapat diambil. Persayaratannya pun tergolong sangat mudah bila dibandingkan dengan pembuatan kartu-kartu lainnya. Wajib pajak cukup membawa fotokopi KTP serta dokumen yang membuktikan wajib pajak sedang bekerja seperti slip gaji dan tanda pengenal dari kantor wajib pajak bekerja untuk wajib pajak karyawan atau dokumen yang menyatakan wajib pajak memiliki usaha untuk wajib pajak usahawan.

Sedangkan untuk pembuatan NPWP melalui laman ereg.pajak.go.id dapat diketahui apakah permohonan diterima atau ditolak maksimal satu hari kerja setelah permohonan dikirim secara lengkap. Untuk mendaftar secara daring, wajib pajak harus mendaftar terlebih dahulu dengan menggunakan email layaknya membuat akun media sosial.  Persyaratannya pun sama, baik datang langsung ke KPP Pratama atau KP2KP terdaftar maupun secara daring. Bedanya, wajib pajak perlu memindai dan mengunggah berkas yang disyaratkan untuk mendaftar melalui laman ereg.pajak.go.id.

Banyak wajib pajak yang membuat NPWP padahal masih belum mempunyai penghasilan sehingga belum memenuhi syarat objektif untuk membuat NPWP. Bahkan apabila pendaftarannya ditolak karena belum memenuhi syarat obyektif dan subyektif, wajib pajak masih bisa mendapatkan kartu NPWP bodong yang banyak dijual di marketplace dengan harga yang beragam walaupun kartu bodong ini tentu saja bukan kartu NPWP asli sehingga nomornya pun tidak akan bisa dicek di dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak.  

Sebagian masyarakat menganggap NPWP hanya sebatas kartu sebagai pelengkap persyaratan administrasi saja tanpa mau mempelajari hak dan kewajiban yang melekat dengan kartu NPWP tersebut. Akhirnya kartu NPWP yang telah dibuat membusuk di dalam dompet akibat tidak pernah digunakan atau bahkan dikeluarkan sama sekali. Padahal, di saat membuat NPWP, petugas telah menjelaskan dengan seksama tentang hak dan kewajiban wajib pajak.

Dengan adanya penyederhanaan dalam pembuatan NPWP jumlah wajib pajak yang terdaftar memang bertambah,akan tetapi tidak semua masyarakat yang membuat NPWP memenuhi kewajibannya secara benar. Masih banyak masyarakat yang belum membayar pajaknya. Terutama wajib pajak pribadi usahawan. Masih banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya. Banyak juga wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya melebihi batas waktu tanggal 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. Bahkan ada sebagian wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajaknya hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi kedit rumah maupun persyaratan lainnya.

Akibatnya banyak wajib pajak yang datang ke KP2KP maupun KPP Pratama terdaftar setelah mendapat Surat Tagihan Pajak dari KPP terdaftar akibat terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Bahkan tak jarang wajib pajak terkesan tidak terima dan menolak untuk membayar Surat Tagihan Pajak tersebut.

Ibarat pepatah nasi sudah menjadi bubur, wajib pajak baru akan sadar untuk memenuhi kewajibannya dan datang ke kantor pajak biasanya apabila sudah terbit surat tagihan pajak maupun surat teguran dari KPP terdaftar. Mempermudah masyarakat dalam mengurus NPWP memang baik, akan tetapi perlu diperketat lagi agar NPWP tidak gampang disalahgunakan.

Ke depannya, sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak memperketat sistem pembuatan NPWP agar hanya masyarakat yang mampu menjalankan kewajibannya saja yang bisa mendapatkan NPWP. Menurut saya perlu diadakan tes tentang pengetahuan seputar pajak sebagai persyaratan bagi wajib pajak untuk mengambil NPWP seperti pada saat masyarakat membuat SIM yang diharuskan menyelesaikan tes praktik dan tes teori sebelum mengambil SIM sehingga NPWP menjadi lebih dihargai bukan hanya dianggap sebuah kartu tanpa makna. Di balik sebuah kartu NPWP terdapat hak dan kewajiban yang harus dipahami dan dipenuhi oleh wajib pajak agar tidak menyesal di kemudian hari karena telah diterbitkan surat tagihan pajak.

Selain itu perlu lebih digalakkan iklan-iklan layanan masyarakat tentang hak dan kewajiban wajib pajak agar wajib pajak mengerti bahwa NPWP bukan hanya sekedar kartu biasa. NPWP memiliki konsekuensi bagi siapa pun yang memilikinya. NPWP bisa diibaratkan pisau bermata dua, apabila wajib pajak paham akan hak dan kewajibannya tentu saja NPWP memiliki manfaat. Salah satunya sebagai pengurang pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena apabila karyawan tidak memiliki NPWP pajak yang dipotong akan lebih tinggi sebesar 20%. Apabila memiliki NPWP dan tidak memenuhi kewajiban, wajib pajak akan dikenai sanksi sesuai undang-undang KUP.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.