Ayo Konsumsi Buah! Tidak Kena Pajak, Kok

Oleh: Adzhana Ahnaf Pratama, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Mengonsumsi buah-buahan sangat penting guna mendapatkan tubuh yang sehat dan kuat. Menurut World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan RI, porsi makan buah yang ideal bagi orang sehat yaitu sedikitnya 150 gram buah, Dalam 150 gram buah tersebut, kita bisa mendapatkan 150 kalori dan 30 gram karbohidrat.

Dalam memenuhi asupan buah-buahan sehari-hari, rata-rata masyarakat Indonesia membeli buah-buahan di pasar tradisional, supermarket, e-commerce, atau di tempat lain, baik secara luring maupun daring. Kemudian, muncul pertanyaan apakah buah-buahan yang dijual tersebut dikenakan pajak?

Meninjau UU PPN/PPnBM

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN/PPnBM) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cika) mengelompokan buah-buahan di Pasal 4A ayat (2) huruf b yang merupakan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, buah-buahan merupakan Barang Hasil Pertanian. Menurut Pasal 1 Ayat (2) PP 31/2007, barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:

1. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
2. Peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
3. Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya,

yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya, termasuk dalam proses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut.

Mekanisme Perpajakan Buah-buahan

Berdasarkan UU PPN/PPnBM jo. UU Cika, buah-buahan yang merupakan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, masuk ke dalam negative list dari penyerahan yang dikenakan PPN. Oleh karena itu, atas segala penyerahan buah-buahan tidak kenakan PPN. Oleh karena itu, karena buah-buahan merupakan barang yang tidak dikenakan PPN, penjual tidak diwajibkan membuat faktur pajak.

Namun, seiring perkembagannya, Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur untuk buah-buahan tidak lagi masuk ke dalam negative list pengenaan PPN, sehingga buah-buahan masuk ke dalam Barang Kena Pajak menurut UU HPP. Lantas, apakah buah-buahan dikenakan PPN?

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (PP 49/2022) menetapkan bahwa buah-buahan yang termasuk ke dalam Barang Tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan penyerahannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa buah-buahan merupakan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak sebagai sumber vitamin yang baik untuk Kesehatan tubuh. Maka dari itu, pemerintah melalui UU HPP menegaskan bahwa atas impor dan/atau penyerahan Buah-buahan dibebaskan dari pengenaan PPN. Kebijakan memberikan fasilitas PPN dibebaskan ini juga sebagai salah satu langkah pemerintah untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan usaha pertanian dan melindungi para pelaku usaha di bidang pertanian.

Oleh karena itu, mari menyantap buah-buahan. Tubuh sehat, petani terbantu, dan tentu saja pemerintah peduli dengan tidak mengenakan pajak.

Eh, ngomong-ngomong tentang buah, buah apa yang lucu banget, hayo? Buahahaha ...

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.